New Policy: Insentif EV Belum Jelas, Menko Airlangga: Kita Sedang Persiapkan Mobil Nasional

New Policy untuk Insentif EV: Pemerintah Fokus pada Mobil Nasional

New Policy – Dalam upaya mendorong transisi menuju ekonomi hijau, New Policy insentif kendaraan listrik (EV) menjadi perhatian utama pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa program insentif untuk EV masih dalam proses penyelesaian, sementara prioritas utama pemerintah adalah pengembangan mobil nasional. New Policy ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi dan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Persiapan Insentif EV dan Prioritas Mobil Nasional

Menteri Airlangga menekankan bahwa kebijakan insentif EV yang telah diumumkan masih dalam tahap evaluasi, sehingga belum dapat dipastikan kapan akan diberlakukan. Ia menyatakan bahwa New Policy ini bertujuan untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan dapat mendukung pertumbuhan industri otomotif dalam negeri, terutama dalam mengembangkan mobil nasional. “Kita sedang persiapkan insentif EV untuk memperkuat mobil nasional,” kata Airlangga saat diwawancara di Gedung Smesco, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Persiapan New Policy insentif EV juga melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab dalam menetapkan skema subsidi dan tarif. Meski begitu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah belum menentukan detail kebijakan ini secara pasti, karena masih perlu menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan kontribusi terhadap keseluruhan strategi ekonomi nasional.

Proyeksi Penjualan EV dan Kinerja Industri

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) di kuartal pertama 2026 mencapai 33.150 unit, naik 95,9 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam industri otomotif ramah lingkungan, meskipun kontribusi sepeda motor listrik tetap mendominasi pasar. Populasi sepeda motor listrik di bulan Februari 2026 mencapai 236.451 unit, yang menyumbang sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik di Indonesia.

Keberhasilan penjualan EV di bulan-bulan awal 2026 menunjukkan potensi pasar yang besar. Namun, menurut Airlangga, New Policy insentif EV masih perlu disempurnakan agar dapat memberikan dampak optimal. “Kita perlu pastikan insentif ini dapat mempercepat adopsi mobil listrik oleh masyarakat dan memperkuat industri dalam negeri,” imbuhnya. Pemerintah juga berencana untuk memberikan insentif tambahan bagi pengembangan infrastruktur pengisian daya, yang menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan penggunaan EV.

Target Insentif dan Peran Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa insentif EV sedang disiapkan untuk diberlakukan secara bertahap. Targetnya mencakup penjualan sebanyak 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini. Insentif untuk sepeda motor listrik diperkirakan mencapai Rp5 juta per unit, sementara subsidi untuk mobil listrik masih dalam evaluasi. New Policy ini bertujuan untuk menarik investasi dan mendorong produksi lokal EV, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor.

Menko Airlangga mengatakan bahwa insentif EV tidak hanya menjadi bagian dari New Policy, tetapi juga strategi jangka panjang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ia menekankan bahwa kebijakan ini akan selaras dengan rencana pengembangan mobil nasional, yang melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dalam memproduksi kendaraan listrik dengan teknologi yang sesuai. “New Policy insentif EV akan menjadi pelengkap dalam upaya menciptakan ekosistem industri yang mandiri,” ujarnya.

Langkah-Langkah Implementasi New Policy

Untuk memastikan keberhasilan New Policy insentif EV, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, regulasi terkait penerapan insentif diharapkan segera diterbitkan agar bisa memberikan kepastian bagi produsen dan konsumen. Kedua, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan aksesibilitas kendaraan listrik di berbagai daerah. “New Policy ini perlu didukung oleh perangkat regulasi yang kuat agar bisa berjalan maksimal,” jelas Airlangga.

Ketiga, pemerintah juga sedang menyiapkan program pengembangan mobil nasional dengan menggandeng produsen lokal. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat produksi mobil listrik yang berbasis teknologi Indonesia, sehingga mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing. “New Policy insentif EV dan mobil nasional harus saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang lebih besar,” tambahnya. Dengan adanya insentif yang lebih jelas, diharapkan masyarakat akan lebih antusias untuk beralih ke kendaraan listrik.

Pengembangan Mobil Nasional dan Strategi Jangka Panjang

Pengembangan mobil nasional menjadi fokus utama New Policy yang sedang disiapkan pemerintah. Airlangga menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk membangun industri otomotif yang mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan impor. “Kita sedang persiapkan mobil nasional sebagai bagian dari New Policy,” ujarnya. Proyek ini menargetkan produksi sebanyak 500.000 unit mobil listrik pada tahun 2027, dengan dukungan insentif dari pemerintah.

Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa New Policy insentif EV akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses ke kendaraan listrik, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki infrastruktur transportasi berkelanjutan. “New Policy ini adalah bagian dari langkah strategis untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi industri otomotif Indonesia,” pungkasnya.