Meeting Results: Curhat Korban Hanania Travel di DPR: H-6 Jam Batal Berangkat, Padahal Sudah di Bandara

Curhat Korban Hanania Travel di DPR: Pembatalan Mendadak H-6 Jam Sebelum Berangkat

Meeting Results – Jakarta, VIVA – Sejumlah korban layanan Haji Hanania Travel mengungkapkan kekecewaan mereka dalam rapat di DPR RI, setelah keberangkatan mereka dibatalkan hanya dalam waktu H-6 jam. Peristiwa ini terjadi meskipun jemaah sudah menyelesaikan persiapan di bandara, termasuk pengurusan dokumen dan penggunaan seragam haji. Faktor ini membuat banyak orang merasa terbuang waktu dan uang secara sia-sia.

Pembatalan Mendadak dan Dampak Psikologis

Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, perwakilan korban, Uli Amelia Septriani, menyampaikan situasi mengenai pembatalan mendadak. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, dan dihadiri oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Uli menjelaskan bahwa keputusan pembatalan diterima secara tiba-tiba, meskipun keberangkatan telah dalam tahap akhir.

“Pembatalan terjadi pada 25 Maret 2026, tepatnya H-6 jam sebelum keberangkatan. Ada jemaah yang sudah berada di bandara, izin sudah lengkap, bahkan sudah memakai seragam,” ujar Uli selama sesi curhat di DPR.

Korban mengalami tekanan psikologis berat, terutama karena perjalanan haji seringkali dianggap sebagai impian seumur hidup. Uli menyebutkan bahwa banyak jemaah yang berusia lanjut mengalami stres dan kelelahan setelah mengetahui rencana mereka batal. Dampak ini tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga merusak harapan yang sudah mereka jaga selama bertahun-tahun.

Tabungan yang Dibuat dengan Rasa Percaya

Kasus pembatalan H-6 jam ini mengguncang ribuan jemaah yang menabung untuk membiayai perjalanan haji. Uli menyebutkan bahwa tabungan mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk anak yatim piatu, keluarga tunggal, dan pekerja keras. Setiap sen senilai perjuangan besar untuk menyiapkan dana tersebut, sehingga keputusan mendadak membatalkan keberangkatan terasa seperti penghianatan.

“Masalah ini mengguncang banyak orang. Mereka hanya ingin meraih impian seumur hidup untuk berada di Tanah Suci,” pungkas Uli dalam sesi yang juga membahas kebutuhan solusi dari pemerintah.

Menurut laporan mandiri, sekitar 3.000 jemaah terdampak akibat pembatalan oleh Hanania Travel. Banyak dari mereka merasa tidak terduga karena persiapan sudah hampir sempurna. Uli menekankan bahwa keputusan ini menyebabkan korban kehilangan kepercayaan terhadap layanan haji, yang seharusnya menjadi jaminan kenyamanan dan kepastian.

Proses Penanganan oleh Pihak Terkait

Meeting Results ini menjadi panggung untuk mengungkap kronologi kejadian dan tuntutan dari korban. Uli mengungkapkan bahwa Hanania Travel tidak memberi peringatan lebih awal, sehingga jemaah terjebak dalam situasi yang membingungkan. Dalam sesi tanya jawab, Uli meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam mengawasi penyelenggaraan haji.

“Saya melihat sendiri, dampak yang dirasakan korban sangat besar. Banyak orang tua yang jatuh sakit setelah mendengar kabar pembatalan. Anak-anak pun harus berbohong kepada orang tuanya agar bapak dan ibunya tidak merasa sedih karena tidak bisa ke Tanah Suci,” tambahnya.

Di sisi lain, pihak Hanania Travel berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Mereka menawarkan kompensasi finansial dan pengembalian dana sebagian kepada jemaah yang terkena dampak. Namun, korban masih meminta penjelasan mengapa pembatalan terjadi tanpa pemberitahuan lebih dini, serta tindakan preventif untuk menghindari hal serupa di masa depan.

Korban Menginginkan Solusi yang Tepat

Meeting Results yang digelar di DPR RI menjadi titik awal untuk memperoleh solusi dari pihak berwenang. Uli mengajukan desakan agar pemerintah menindaklanjuti laporan ini dengan cepat. Dia menilai bahwa penyelenggara haji harus lebih bertanggung jawab, terutama karena keputusan pembatalan memengaruhi harapan seumur hidup jemaah.

“Kami berharap ada keputusan yang jelas dan adil, agar korban bisa mendapatkan kepastian yang mereka butuhkan. Pembatalan H-6 jam adalah contoh nyata kegagalan pengelolaan haji oleh pihak tertentu,” kata Uli.

Kejadian ini juga memicu diskusi mengenai regulasi penyelenggaraan haji di Indonesia. Anggota Komisi III DPR mengakui pentingnya transparansi dan koordinasi antara penyelenggara dengan pihak berwenang sebelum keberangkatan. Dengan demikian, meeting results kali ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencegah insiden serupa terulang dalam waktu dekat.

Perspektif Korban dan Peningkatan Kesadaran

Korban Hanania Travel tidak hanya menuntut kompensasi, tetapi juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih penyelenggara haji yang terpercaya. Uli menekankan bahwa kesalahan dalam pengurusan keberangkatan haji bisa berdampak besar, terutama bagi jemaah yang memulai perjalanan dengan harapan tinggi.

“Setiap orang yang berangkat haji memiliki cerita unik. Mereka datang dengan mimpi, dan keputusan mendadak ini mematahkan harapan mereka. Dengan meeting results kali ini, kami berharap ada langkah konkret untuk memperbaiki sistem,” lanjut Uli.

Dalam sesi curhat, Uli juga mengungkapkan bahwa banyak jemaah membutuhkan dukungan psikologis setelah pembatalan. Selain itu, ia menginginkan adanya protokol tambahan untuk memberi pemberitahuan lebih awal jika ada perubahan rencana. Meeting results ini menunjukkan bagaimana masalah haji bisa menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga pengawas.