New Policy: BTN Gandng BPS Perkuat Berbasis Data Perluas Akses Kepemilikan Rumah

BTN dan BPS Tumbuhkan Kolaborasi Berbasis Data untuk Memperluas Akses Kepemilikan Rumah

New Policy menjadi fokus utama kerja sama strategis antara PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, yang bertujuan memperkuat sistem basis data dan mendorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas. Dalam perjanjian ini, lembaga keuangan milik pemerintah tersebut memanfaatkan data statistik nasional, termasuk Data By Name By Address (BNBA), untuk memperbaiki kebijakan pembiayaan perumahan. MoU yang ditandatangani Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama BTN, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (8/7) menandai langkah konkrit dalam mengembangkan ekosistem perumahan yang lebih inklusif.

Peran Data Statistik dalam Membentuk New Policy

Dengan New Policy ini, kita dapat mengarahkan pembiayaan perumahan secara lebih tepat sasaran, kata Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama BTN. Data yang lebih akurat tentang profil masyarakat, tingkat penghasilan, dan karakteristik demografi akan menjadi alat penting dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi kelompok yang paling membutuhkan. Kerja sama dengan BPS diperkirakan akan meningkatkan efektivitas Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan mengurangi backlog rumah tidak layak huni sebesar 9,9 juta unit.

Kolaborasi BTN dan BPS tidak hanya terbatas pada penyediaan data, tetapi juga mencakup pengembangan sistem analisis yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Data BNBA, yang mencakup informasi per kapita dan lokasi tinggal, akan digunakan untuk memetakan pola distribusi permintaan perumahan di berbagai daerah. Ini memberikan dasar untuk menyusun strategi yang berbeda sesuai dengan kondisi lokal, seperti daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi cepat atau area dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Strategi Pemanfaatan Data Statistik Nasional

New Policy BTN-BPS mencakup pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk mengidentifikasi dinamika ekonomi yang mendukung sektor perumahan. Data ini membantu memahami aktivitas usaha, pusat pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan pasar perumahan di tiap wilayah. Dengan memadukan informasi statistik BPS dan layanan perbankan BTN, program ini diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum memiliki akses ke pembiayaan properti, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas.

MoU ini juga mencakup peningkatan kapasitas BPS dalam menyediakan data berbasis geografi dan demografi, sehingga BTN dapat menyesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan spesifik tiap wilayah. Selain itu, data tersebut akan digunakan untuk mengukur dampak kebijakan perumahan secara real-time dan menyesuaikan strategi pembiayaan sesuai perubahan tren ekonomi. Pemanfaatan data yang lebih canggih ini menjadi bagian dari New Policy yang mengutamakan transparansi dan keberlanjutan dalam sektor properti.

Sejumlah angka menunjukkan urgensi New Policy ini. Kebutuhan rumah baru di Indonesia mencapai 700 ribu hingga 800 ribu unit per tahun, sementara backlog rumah tidak layak huni mencapai 9,9 juta unit. Melalui kerja sama berbasis data, BTN dan BPS berkomitmen untuk menyusun program yang tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah rumah, tetapi juga kualitas aksesnya. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung perencanaan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan ekonomi melalui peningkatan kepemilikan rumah.

MoU yang berlaku selama lima tahun ini diharapkan mampu mempercepat perluasan akses ke pembiayaan rumah. Selain mengandalkan data statistik, BTN juga akan menggandeng BPS dalam memetakan kerentanan masyarakat terkait akses perumahan. Dengan data yang lebih akurat, bank tersebut dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kepercayaan investor serta pemerintah dalam program pengembangan perumahan. New Policy ini juga menjadi contoh kolaborasi antara sektor keuangan dan pemerintah dalam mendorong kebijakan inklusif.