Impor Garam Naik di Awal Tahun 2026 – Pemerintah Didorong Batasi Kuota Tambahan

Impor Garam Naik di Awal Tahun 2026, Pemerintah Didorong Batasi Kuota Tambahan

Impor Garam Naik di Awal Tahun 2026 – Dalam upaya mencapai kemandirian garam nasional pada 2027, pemerintah diharapkan mengambil langkah konkret untuk membatasi impor dan meningkatkan penyerapan produksi dalam negeri. Kenaikan impor ini menarik perhatian serius, mengingat pemerintah telah menetapkan target swasembada garam nasional pada 2027.

Anggota Komisi IV: Tindakan Nyata Dibutuhkan

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengingatkan bahwa data impor garam industri Januari–Mei 2026 mencapai 936.000 ton, naik 13,1 persen dibandingkan periode sebelumnya. Ia menekankan perlunya respons langsung dari pemerintah untuk memastikan target 2027 dapat tercapai.

“Target swasembada garam 2027 layak diapresiasi. Namun, data impor yang meningkat harus diikuti langkah nyata di lapangan,” ujarnya, Selasa, 21 Juli 2026.

Daniel menyoroti pentingnya memaksimalkan potensi produksi garam nasional. Ia mengatakan lahan tambak yang tersedia sekitar 33.216,06 hektare harus dijaga agar tidak berubah fungsi. Dengan manfaatkan sumber daya ini, produksi dalam negeri bisa menjadi pilar utama.

Anggota Komisi VI: Infrastruktur dan Teknologi Penting

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa penguatan sektor garam memerlukan dukungan infrastruktur, teknologi, serta kelembagaan yang kuat. Ia menambahkan, kelanjutan produksi yang dipengaruhi oleh kondisi iklim harus diimbangi dengan inovasi teknologi.

“Pemerintah harus siap dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan impor,” tutur Herman.

Dalam konteks ini, Daniel menyoroti bahwa setiap peningkatan impor garam perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan industri, stok yang ada, dan kemampuan produksi lokal. Kualitas garam nasional juga harus ditingkatkan agar bisa bersaing di pasar.

Ia menekankan bahwa importir dan industri pengguna wajib menyerap garam dalam negeri. Tanpa kepastian penyerapan, peningkatan produksi dan kualitas akan sulit berkelanjutan. Pemerintah diimbau untuk mendorong penggunaan teknologi pemurnian di tingkat petambak, sehingga hasil produksi bisa memenuhi standar industri secara kompetitif.