Korsel Lanjutkan Bangun Jalur Kereta ke Korut pada 2027

Korsel Memulai Kembali Konstruksi Jalur Kereta Menuju Korut di Tahun 2027

Faktanaya.com – Seoul, VIVA – Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan ibukota Seoul dengan Kota Wonsan di wilayah timur Korea Utara. Langkah ini diambil guna menghidupkan kembali inisiatif yang sempat terhenti selama satu dekade akibat hubungan diplomatik yang membeku antara kedua negara dengan Pyongyang.

Berdasarkan laporan Yonhap, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Lee Jae Myung pada hari Rabu bahwa jadwal konstruksi akan dimulai pada tahun 2027 dan ditargetkan rampung pada 2029. Proyek infrastruktur ini awalnya diluncurkan pada tahun 2015, namun kemudian ditangguhkan pada 2016 seiring memburuknya hubungan lintas batas.

Perubahan Kebijakan dan Hubungan Bilateral

Pada tahun 2024, Korea Utara melakukan penghancuran jalur jalan raya serta rel kereta api di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pyongyang untuk mendefinisikan ulang Korea Selatan sebagai negara musuh dalam hubungan bilateral.

Dalam pemaparan resminya, kementerian juga mengemukakan rencana kebijakan utama yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai, pengelolaan krisis, serta dorongan jangka panjang menuju Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir dan terciptanya perdamaian di Asia Timur Laut.

Kementerian itu juga mengemukakan perlunya menghentikan penyebutan Korea Utara sebagai “musuh utama” tidak lagi digunakan untuk sebagai bagian dari langkah membangun hidup berdampingan secara damai dengan Pyongyang dan menghidupkan kembali hubungan Semenanjung Korea yang telah lama membeku.

Saat ini, Korea Selatan menggunakan sebutan “Korea Utara” alih-alih nama resminya, karena Seoul tidak mengakui ada dua Korea sebagai dua negara yang terpisah berdasarkan Perjanjian Dasar Antar-Korea 1991.

Revitalisasi Kerjasama dan Zona Demiliterisasi

Selain itu, kementerian ingin menghidupkan kembali perjanjian pengurangan ketegangan militer antar-Korea yang disepakati pada 2018 serta memanfaatkan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan “dua Korea” secara lebih damai.

Kementerian tersebut akan merevisi aturan Dana Kerja Sama Antar-Korea agar memungkinkan penggunaan anggaran untuk pembangunan zona ekonomi perdamaian, proyek unifikasi yang diprakarsai sektor swasta, serta penelitian mengenai Korea Utara. (Ant)