KPK Cecar Kuasa Hukum Nonlitigasi Blueray Cargo, Ini yang Digali

KPK Mendalami Penyidikan Kasus Blueray Cargo, Iskandar Sitorus Dipanggil Lagi

Faktanaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap perkara yang menyangkut dugaan suap serta gratifikasi dalam proses importasi barang. Kasus ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkembangan terbaru, Iskandar Sitorus yang menjabat sebagai Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch kembali dipanggil oleh penyidik untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia diminta memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dugaan aliran dana yang ditujukan kepada pegawai Bea dan Cukai bernama Ahmad Dedi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dedi Congor.

Pemeriksaan di Gedung Merah Putih

Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Kamis, 6 Agustus 2026 tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Fokus utama dari sesi ini adalah pendalaman terhadap dokumen-dokumen transaksi perbankan yang sebelumnya telah diserahkan oleh Iskandar kepada tim penyidik. Dokumen-dokumen ini diyakini berkaitan erat dengan aliran dana yang berasal dari manajemen Blue Ray Cargo menuju seorang individu dengan inisial A.

Iskandar menjelaskan bahwa para penyidik menggali secara mendalam perannya sebagai kuasa hukum nonlitigasi untuk Blueray Cargo. Hal ini terutama terkait dengan bukti-bukti transfer yang dilakukan melalui rekening Bank BCA kepada pihak berinisial A. Ia menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kasus Bea Cukai kali ini sangat tajam dan terfokus.

“Tadi pertanyaan-pertanyaan penyidik kasus Bea Cukai itu tajam sekali. Mula-mula terkait posisi saya sebagai kuasa nonlitigasi Blueray mengenai bukti-bukti transfer melalui Bank BCA kepada A,” kata Iskandar.

Informasi Mengejutkan dari Rangkuman Pertanyaan

Selama proses pemeriksaan, Iskandar juga mengungkapkan bahwa ia memperoleh informasi yang cukup mengejutkan dari rangkuman atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Menurutnya, pihak berinisial A ternyata sudah pernah dipanggil untuk diperiksa sebelumnya. Namun, pemeriksaan tersebut sempat tertunda karena adanya permintaan penundaan dari pihak lain.

“Saya juga terkejut ketika mendapat informasi bahwa A itu sudah pernah dipanggil sekali. Namun pada hari pemeriksaan di Pomdam, tiba-tiba ada permintaan penundaan,” ujarnya.

Iskandar menduga bahwa rangkaian pendalaman yang sedang dilakukan ini mengarah pada upaya penyidik untuk memperluas penelusuran terhadap aliran dana yang terkait dengan kasus ini.

Dokumen Transaksi yang Diserahkan

Sebelumnya, pada tanggal 17 Juni 2026, Iskandar telah menyerahkan dokumen transaksi perbankan kepada KPK sebagai tindak lanjut dari permintaan penyidik. Dokumen-dokumen tersebut merupakan hasil kerjanya saat menjabat sebagai kuasa nonlitigasi Blueray Cargo. Ia meyakini bahwa dokumen-dokumen ini dapat memperkuat penelusuran aliran dana dalam perkara dugaan suap yang terjadi di lingkungan DJBC.

Pada saat penyerahan dokumen, Iskandar menegaskan bahwa data transaksi yang diserahkan bersifat rahasia karena memuat informasi perbankan yang sensitif. Namun, ia tetap yakin bahwa dokumen tersebut dapat membuktikan dugaan aliran dana dari pihak yang terafiliasi dengan manajemen Blueray Cargo kepada pihak-pihak tertentu.

“Semoga dari data yang kami berikan ini dapat membuktikan bahwa aliran dana itu tidak mungkin lagi bisa ditolak dan tidak mungkin bisa diingkari,” kata Iskandar.