IAW Dorong 8 Pilar Penting untuk Perkuat Pengawasan
Faktanaya.com – IAW Dorong 8 Pilar Penting – Jakarta, VIVA – Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), mengemukakan delapan elemen fundamental yang dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke depan. Menurutnya, fondasi-fondasi ini harus menjadi acuan agar lembaga tidak terjebak dalam pengulangan masalah yang sama. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas kerja lembaga negara secara keseluruhan.
Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa perubahan struktur organisasi saja tidak serta-merta memperbaiki tata kelola. Tanpa perbaikan pada aspek data, kewenangan, pengawasan, integritas, dan ukuran kinerja, transformasi struktural cenderung hanya bersifat kosmetik. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif menjadi kunci keberhasilan reformasi.
“Indonesia memiliki pengalaman panjang mengganti struktur tanpa selalu mengubah cara kekuasaan bekerja. Karena itu, pembentukan OKCI dan NBEGS harus bertumpu pada delapan pilar,” kata Iskandar dalam keterangannya, dikutip Kamis, 13 Agustus 2026.
Pilar Pertama: Data sebagai Aset Strategis Nasional
Menurut Iskandar, data perbatasan ekonomi memiliki kemampuan untuk menggambarkan berbagai aspek hubungan perdagangan. Mulai dari keterkaitan antara eksportir dan importir, jalur distribusi, hingga identitas pemilik manfaat dan nilai transaksi yang terjadi. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan.
Pola pembayaran serta pemanfaatan fasilitas kepabeanan juga dapat teridentifikasi melalui analisis data yang komprehensif. Iskandar menekankan bahwa pembersihan data tidak boleh hanya dilakukan saat muncul permasalahan. Sistem monitoring berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kualitas data tetap optimal.
“Data tidak boleh dibersihkan hanya ketika muncul masalah. Data harus terus diperiksa kualitasnya, distandardisasi, dan ditentukan siapa pemilik serta penanggung jawabnya,” paparnya.
Pilar Kedua: Integrasi Sistem Tanpa Menghilangkan Tanggung Jawab Sektoral
Sistem yang terintegrasi menurut Iskandar tidak boleh menyebabkan keputusan menjadi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Setiap kementerian dan lembaga harus tetap memegang tanggung jawab penuh atas keputusan sektoral yang dikeluarkannya. Integrasi yang baik harus mempertimbangkan aspek akuntabilitas.
Meskipun proses dan data berada dalam satu arsitektur bersama, setiap entitas tetap harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Iskandar menegaskan bahwa integrasi bukan berarti semua keputusan menjadi anonim. Transparansi dalam setiap tahap proses menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
“Sistem terintegrasi tidak berarti semua keputusan menjadi anonim. Setiap lembaga tetap harus bertanggung jawab atas keputusan sektoral yang diterbitkannya,” tegasnya.
Pilar Ketiga: Manajemen Risiko Nasional yang Terstruktur
Negara memerlukan register risiko perbatasan yang komprehensif, pusat analisis bersama, serta tata kelola watchlist yang memiliki dasar hukum kuat dan dapat diuji. Dalam konsep NBEGS, daftar pemantauan tidak boleh berfungsi sebagai instrumen informal yang penggunaannya tidak terbatas.
Iskandar mengingatkan bahwa daftar hitam informal tanpa dasar hukum, batas waktu, alasan yang jelas, dan mekanisme koreksi harus dihindari. Setiap watchlist harus memiliki pemilik data yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala. Pendekatan berbasis risiko menjadi lebih efektif ketika didukung oleh kerangka hukum yang solid.
“Tidak boleh ada daftar hitam informal tanpa dasar hukum, batas waktu, alasan, dan mekanisme koreksi. Setiap watchlist harus memiliki pemilik data dan dapat dievaluasi,” ujar Iskandar.
Pilar Keempat: Pemisahan Fungsi yang Jelas
Iskandar menilai penting agar satu unit tidak menguasai seluruh siklus kepabeanan secara keseluruhan. Mulai dari pembuatan profil risiko, penentuan objek pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, penetapan kewajiban, hingga penilaian keberatan atas keputusannya sendiri harus terpisah. Pemisahan fungsi ini mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi.
Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu entitas dan memastikan adanya mekanisme check and balance dalam proses kepabeanan. Setiap tahap harus memiliki otoritas yang berbeda untuk memastikan akuntabilitas.
Pilar Kelima hingga Kedelapan: Pendekatan Holistik
Delapan pilar yang diusulkan IAW mencakup aspek-aspek yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Pilar kelima hingga kedelapan meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi teknologi informasi, peningkatan transparansi publik, dan pembentukan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Setiap pilar memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang efektif.
Implementasi delapan pilar ini memerlukan koordinasi antar lembaga dan komitmen politik yang kuat. Tanpa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, reformasi akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Iskandar menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan program.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang 8 Pilar IAW
Apa saja 8 pilar yang diusulkan oleh IAW? Delapan pilar tersebut meliputi: data sebagai aset strategis, integrasi sistem tanpa menghilangkan tanggung jawab sektoral, manajemen risiko nasional yang terstruktur, pemisahan fungsi yang jelas, penguatan SDM, modernisasi teknologi, transparansi publik, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.
Mengapa data menjadi pilar pertama dalam usulan IAW? Data menjadi fondasi utama karena tanpa informasi yang akurat dan terintegrasi, pengambilan keputusan akan menjadi tidak efektif. Data yang baik memungkinkan identifikasi pola, tren, dan anomali dalam sistem kepabeanan.
Bagaimana implementasi 8 pilar ini akan mempengaruhi masyarakat? Implementasi yang efektif akan meningkatkan efisiensi layanan kepabeanan, mengurangi potensi korupsi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan bagi pelaku usaha.
Apakah ada timeline untuk implementasi 8 pilar ini? Meskipun belum ada timeline resmi, IAW merekomendasikan implementasi bertahap dimulai dari pilar-pilar fundamental seperti data dan pemisahan fungsi, kemudian dilanjutkan dengan pilar-pilar pendukung lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang reformasi lembaga negara, Anda dapat membaca artikel terkait di VIVA Nasional.