Diduga Jadi Calo Masuk TNI, Oknum Prajurit Bawa Kabur Rp18 Juta Lalu Menghilang
Prajurit TNI di Ambon Hilang Setelah Diduga Menjanjikan Kelulusan Rekrutmen dan Menerima Rp18,35 Juta
Faktanaya.com – Sebuah kasus dugaan penipuan dalam proses penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia mengguncang kepercayaan publik di Maluku. Seorang perwira pertama berinisial Sertu LM, yang mengemban tugas di Pusat Komando dan Operasi Kodam XV/Pattimura, kini berstatus buronan internal setelah tidak kembali ke kesatuannya selama sekitar dua minggu. Yang membuat perkara ini semakin serius adalah dugaan bahwa sang prajurit telah menerima uang sebesar Rp18,35 juta dari seorang warga Saumlaki berinisial LR, dengan iming-iming bahwa anak LR berinisial RR akan lolos seleksi masuk TNI.
Latar Belakang Proses Rekrutmen dan Risiko Percaloan
Seleksi penerimaan prajurit TNI merupakan salah satu jalur karier paling diminati di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan lapangan kerja. Setiap tahun, ribuan calon bersaing untuk memperebutkan kuota terbatas. Kondisi inilah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjanjikan "jalur cepat" kelulusan dengan imbalan uang. Praktik semacam itu, yang lazim disebut percaloan, tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mencederai integritas institusi militer dan menodai prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi fondasi seleksi.
Dalam kasus yang terjadi di lingkungan Kodam XV/Pattimura ini, LR mengaku telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Sertu LM. Total dana yang berpindah tangan mencapai Rp18,35 juta. Sebagai gantinya, Sertu LM diduga memberikan jaminan bahwa RR akan dinyatakan lulus dalam tahapan seleksi. Namun kenyataan berkata lain: RR pada akhirnya tidak lolos. LR menyatakan dirinya menyimpan bukti transfer sebagai dokumen pendukung untuk proses hukum selanjutnya.
Kronologi dan Status Pencarian
Dugaan praktik percaloan tersebut disebut terjadi pada periode ketika Sertu LM sudah tidak hadir tanpa izin dari kesatuannya. Artinya, sang prajurit diduga melakukan aksinya di luar jam dinas resmi, memanfaatkan kedekatan personal dan otoritas seragam militer untuk meyakinkan korban. Hingga saat ini, pihak satuan masih berupaya melacak keberadaan Sertu LM guna mendukung jalannya proses hukum.
Kapendam XV/Pattimura, Letkol Inf Adi Swastika, mengonfirmasi status anggota tersebut dalam keterangan pers pada Selasa, 1 September 2026. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan komandan satuan telah dilakukan dan penanganan perkara telah diserahkan kepada Polisi Militer.
"Memang benar yang bersangkutan merupakan anggota Puskodalopsdam XV/Pattimura. Kami sudah berkoordinasi dengan Dansatnya dan diketahui anggota tersebut sudah THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) lebih dari tiga hari, bahkan sekitar dua minggu, dan sudah dilaporkan ke pihak Pomdam."
Adi Swastika menambahkan bahwa pimpinan satuan tidak bersikap pasif menghadapi persoalan ini. Langkah awal yang ditempuh adalah melakukan penelusuran ke lingkungan terdekat sang prajurit untuk mengidentifikasi kemungkinan lokasi persembunyian.
"Pimpinan satuan yang bersangkutan juga tidak tinggal diam dengan persoalan ini. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan pencarian ke orang-orang terdekatnya untuk mengetahui keberadaannya."
Mekanisme Hukum dan Peran Polisi Militer
Di lingkungan TNI, setiap anggota yang melakukan tindakan di luar kewenangannya—termasuk menerima uang dari pihak luar dalam konteks rekrutmen—dapat diproses melalui jalur hukum militer. Pomdam (Polisi Militer Kodam) berperan sebagai lembaga penegak hukum internal yang menyelidiki, memeriksa, dan apabila terbukti, menyidangkan perkara melalui peradilan militer. Status THTI sendiri sudah merupakan pelanggaran disiplin yang dapat berujung pada sanksi, apalagi jika disertai dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan.
LR sendiri berencana membawa perkara ini langsung ke Pomdam Kodam XV/Pattimura untuk memperoleh kejelasan hukum dan penyelesaian yang sesuai ketentuan. Keberadaan bukti transfer menjadi elemen penting dalam pembuktian, mengingat transaksi keuangan digital meninggalkan jejak yang sulit dihapus.
Implikasi bagi Citra Institusi dan Kepercayaan Publik
Kasus ini bukan sekadar persoalan individual satu prajurit. Ia menyentuh inti kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi militer. Ketika seorang warga menyerahkan puluhan juta rupiah dengan harapan anaknya diterima sebagai prajurit, ia sedang menaruh harapan pada institusi negara. Jika harapan itu dikhianati oleh oknum yang justru mengenakan seragam institusi tersebut, dampaknya melampaui kerugian finansial satu keluarga.
Kapendam XV/Pattimura menegaskan bahwa praktik percaloan dalam penerimaan prajurit merupakan persoalan yang harus ditangani sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku di lingkungan TNI. Kodam XV/Pattimura menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengambil tindakan sesuai hasil pemeriksaan terhadap oknum prajurit tersebut.
Bagi masyarakat Maluku dan khususnya warga Saumlaki, kasus ini menjadi pengingat bahwa jalur resmi seleksi TNI tidak memerlukan perantara berbayar. Setiap calon yang merasa dirugikan oleh janji kelulusan sebaiknya segera melaporkan ke Pomdam atau Denpom setempat dengan membawa bukti transaksi. Transparansi dan ketegasan dalam menindak pelaku menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen militer tidak terus tergerus oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan posisi dan seragam.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Diduga Jadi Calo Masuk TNI Oknum?Diduga Jadi Calo Masuk TNI Oknum is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Diduga Jadi Calo Masuk TNI Oknum matter?Diduga Jadi Calo Masuk TNI Oknum matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.