Gibran: Saya Minta Polisi Lebih Tegas Tangkap Pembakar Lahan
Gibran Dorong Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku Karhutla
Faktanaya.com – Gibran - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Penindakan hukum dinilai penting untuk menciptakan efek jera serta mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali meluas.
Pesan tersebut disampaikan Gibran saat berada di Banjarbaru, Jumat, 11 September 2026. Ia menekankan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh dibiarkan karena konsekuensinya dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Saya minta polisi lebih tegas tangkap dan memproses pembakar lahan," kata Gibran di Banjarbaru, dikutip Jumat, 11 September 2026.
Selain meminta penegakan hukum yang kuat, Gibran juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atas proses hukum yang telah berjalan. Ia menginginkan perkara yang sudah ditangani tidak berhenti pada tahap penetapan tersangka, melainkan diselesaikan sampai memperoleh putusan pengadilan.
"Saya mendapatkan informasi, sudah ada beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka, tuntaskan perkaranya hingga divonis pengadilan," tegasnya.
Penanganan Harus Menyesuaikan Kondisi Wilayah
Gibran memastikan upaya pengendalian karhutla di tiga provinsi di Pulau Kalimantan terus dioptimalkan. Kepastian itu disampaikan setelah ia meninjau situasi dan perkembangan penanganan di sejumlah daerah yang menjadi perhatian pemerintah.
Lokasi yang ditinjau mencakup Kota Palangka Raya, Banjarbaru, serta Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat keadaan di lapangan secara langsung, sekaligus memastikan kebutuhan personel dan dukungan operasional dapat diketahui pemerintah pusat tanpa hanya bergantung pada informasi administratif.
Ia menilai pengendalian kebakaran tidak dapat diterapkan dengan satu pola yang sama di seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik lokasi, kondisi lapangan, dan tantangan tersendiri. Karena itu, langkah yang dipilih perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di masing-masing area terdampak.
“Penanganan yang optimal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan kebakaran, tetapi juga kesiapan petugas, kecukupan dukungan operasional, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari api yang berhasil dipadamkan. Kesiapan petugas, kelancaran dukungan di lapangan, dan kecepatan pemerintah menangani hambatan juga menjadi bagian penting dari pengendalian kebakaran.
Gibran meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjaga koordinasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera teridentifikasi. Dengan demikian, solusi dapat ditentukan saat masalah masih dapat ditangani dan tidak berkembang menjadi hambatan yang lebih besar.
Dampak Karhutla Meluas ke Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, Gibran kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Praktik tersebut memiliki dampak yang lebih luas daripada kerusakan di titik awal kebakaran. Karhutla dapat memengaruhi kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, hingga menimbulkan persoalan kesehatan.
Karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku atau pemilik lahan, pencegahan membutuhkan kepatuhan bersama. Masyarakat perlu menghindari tindakan yang berpotensi memicu api, sementara aparat dan pemerintah harus memastikan pencegahan serta respons lapangan berjalan secara terukur.
Gibran juga menekankan pentingnya evaluasi atas setiap langkah penanganan. Pendekatan yang terukur diperlukan agar hasil dari tindakan yang dilakukan dapat dinilai dengan jelas dan benar-benar memberi pengaruh terhadap pengendalian kebakaran di daerah yang masih terdampak.
Penilaian semacam itu penting untuk mengetahui kebutuhan mana yang harus segera dipenuhi, kendala apa yang perlu diselesaikan, serta langkah lanjutan yang paling sesuai bagi kondisi di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bergerak dengan dasar situasi aktual, bukan menunggu masalah membesar.
Tujuh Orang Menjadi Tersangka di Kalimantan Selatan
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menyampaikan bahwa tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Seluruh tersangka dalam kasus tersebut merupakan perorangan.
Selain perkara yang melibatkan individu, terdapat pula satu kasus kebakaran lahan milik korporasi yang telah naik ke tahap penyidikan di Kabupaten Banjar. Perkembangan itu menunjukkan proses penegakan hukum mencakup penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan maupun yang berkaitan dengan lahan perusahaan.
Gibran berharap proses hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dapat berjalan tuntas. Penindakan yang konsisten dipandang sebagai bagian dari upaya memberi kepastian bahwa pembakaran hutan dan lahan bukan tindakan yang dapat ditoleransi.
Di saat yang sama, penanganan karhutla tetap membutuhkan kesiapan berkelanjutan di tingkat lapangan. Pengawasan, dukungan operasional, koordinasi antarlembaga, serta respons cepat terhadap kendala menjadi unsur yang saling berkaitan dalam upaya menekan dampak kebakaran di Kalimantan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Gibran?Gibran is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Gibran matter?Gibran matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.