Hanura Minta Pelaku Karhutla Diberi Sanksi Tegas: Merugikan Bangsa dan Negara Lain!
Hanura Minta Pelaku Karhutla Diberi Sanksi Tegas
Faktanaya.com – Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, secara terbuka menyatakan bahwa Hanura Minta Pelaku Karhutla Diberi hukuman maksimal oleh negara. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak memberi ruang kompromi bagi pihak korporasi yang terbukti membakar hutan dan lahan demi keuntungan bisnis. Menurut Rio, tindakan semacam itu bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kepentingan publik dan reputasi bangsa di mata dunia.
"Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden harus memberikan sanksi keras terhadap para pelaku. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti untuk kepentingan korporasi, mereka pantas diberi tindakan tegas," tegas Rio.
Latar Belakang Pernyataan di Kalimantan Tengah
Pernyataan tersebut dilontarkan Rio seusai memimpin Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Hanura tingkat DPC se-Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan itu berlangsung di Hotel M Bahalap, Palangkaraya, pada Senin, 24 Agustus 2026. Turut hadir Sekretaris Tim Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Task Force Indah Sri Rezeki, serta dua anggota Task Force, yakni Yossie Indra Pramana dan Ratna Ester Lumban Tobing. Dari unsur daerah, Ketua DPD Hanura Kalimantan Tengah Heriadi beserta jajaran pengurus DPD dan seluruh DPC Hanura se-Kalteng ikut mengikuti rapat tersebut.
Rio menekankan bahwa forum konsolidasi ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah kader di tingkat daerah dalam mengawal isu lingkungan, khususnya pencegahan kebakaran hutan. Ia mengingatkan bahwa setiap daerah dengan tutupan hutan luas memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan musim kemarau tidak berubah menjadi bencana tahunan.
Dampak Asap yang Melampaui Perbatasan
Rio menyoroti bahwa kabut dari kebakaran lahan di Indonesia tidak berhenti di dalam negeri. Ia menyebut bahwa asap karhutla sempat melanda Malaysia hingga menyebabkan 15 sekolah di negara tetangga itu diliburkan. Bagi Rio, insiden semacam itu mencoreng citra Indonesia di kancah internasional dan merugikan hubungan bilateral.
"Selain menjadi isu nasional, sebanyak 15 sekolah di Malaysia diliburkan karena asap karhutla. Ketika hal ini terus terjadi, ini bisa menggambarkan wajah Indonesia di luar negeri," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kerugian ekonomi akibat gangguan penerbangan, penurunan produktivitas pertanian, serta beban kesehatan masyarakat di negara tetangga merupakan konsekuensi nyata yang harus dipikul Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tidak bisa lagi ditunda atau diperlunak.
Ajakan Pencegahan dan Penegakan Hukum
Rio mengidentifikasi sejumlah pemicu karhutla, mulai dari kondisi musim kemarau yang memperparah kekeringan hingga pembakaran sengaja untuk membuka atau membersihkan lahan. Ia mengimbau masyarakat agar lebih menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran besar. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memperkuat langkah pencegahan melalui patroli rutin, penyediaan sumber air, serta sosialisasi kepada petani dan masyarakat adat.
Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan mempercepat proses hukum terhadap korporasi yang terbukti bersalah. Rio menegaskan bahwa denda administratif saja tidak akan menimbulkan efek jera; yang dibutuhkan adalah sanksi pidana, pencabutan izin, serta kewajiban pemulihan ekosistem yang ditanggung penuh oleh pelaku.
FAQ: Hal yang Perlu Diketahui
Siapa yang menyampaikan desakan sanksi tegas terhadap pelaku karhutla? Patrice Rio Capella, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, menyampaikan desakan tersebut pada 24 Agustus 2026 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Apakah dampak karhutla hanya dirasakan di dalam negeri? Tidak. Asap dari kebakaran lahan di Indonesia pernah melanda Malaysia dan menyebabkan 15 sekolah di negara itu diliburkan, menunjukkan bahwa dampaknya bersifat lintas negara.
Apa yang diharapkan Hanura dari pemerintah pusat? Hanura meminta Presiden menjatuhkan sanksi setinggi-tingginya, termasuk sanksi pidana dan pencabutan izin, bagi korporasi yang terbukti membakar hutan dan lahan untuk kepentingan bisnis.