Soal Revisi UU Pemilu, NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, Rifqinizamy Ungkap Alasannya
NasDem Dorong Ambang Batas DPR Naik Menjadi 7 Persen
Faktanaya.com – Partai NasDem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Gagasan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Usulan itu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem kepartaian yang dinilai lebih kokoh. NasDem memandang partai politik tidak cukup hanya hadir sebagai peserta pemilu, melainkan perlu memiliki arah ideologi, organisasi yang berjalan baik, serta dukungan publik yang memadai untuk menjalankan peran politik secara berkelanjutan.
Rifqinizamy menekankan bahwa penguatan kelembagaan partai menjadi unsur penting bagi kualitas demokrasi dan pemerintahan. Dalam pandangannya, partai dengan fondasi yang jelas dapat menjalankan fungsi representasi masyarakat, memperjuangkan gagasan politik, serta berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen.
“Partai NasDem percaya bahwa sehat tidaknya sebuah partai ditentukan oleh kemampuannya membangun pelembagaan. Harus punya basis ideologi, struktur, dan akar dukungan yang kuat,”
Pernyataan itu disampaikan Rifqi kepada wartawan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menyebut kenaikan ambang batas bukan dimaksudkan untuk menutup ruang warga negara dalam membentuk partai politik.
Hak Membentuk Partai Tetap Dijamin
Rifqi menegaskan bahwa kebebasan berkumpul dan mendirikan partai tetap memperoleh jaminan konstitusional. Namun, partisipasi dalam kontestasi politik nasional dan perolehan kursi DPR memerlukan ukuran dukungan pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sistem pemilu, ambang batas parlemen digunakan untuk menentukan partai yang dapat diikutkan dalam penghitungan pembagian kursi DPR melalui perolehan suara nasional. Dengan kata lain, keberadaan partai politik tetap dimungkinkan, tetapi tidak semua peserta otomatis memperoleh kursi di parlemen apabila suara nasionalnya belum mencapai batas yang ditentukan.
“Partai politik tentu boleh berdiri. Tetapi, dalam sistem kepemiluan, harus ada mekanisme yang terukur untuk memastikan partai yang masuk parlemen memiliki dukungan dan kelembagaan yang memadai,”
Usulan angka 7 persen itu lebih tinggi dibanding ambang batas yang berlaku saat ini, yakni 4 persen. Perubahan seperti ini akan memiliki dampak langsung terhadap peluang partai memperoleh kursi DPR karena syarat suara nasional yang harus dipenuhi menjadi lebih besar.
Tiga Dasar Pemikiran NasDem
Rifqi memaparkan tiga alasan utama yang mendasari gagasan kenaikan ambang batas tersebut. Pertama, langkah itu dipandang dapat mendorong pelembagaan partai politik. Partai diharapkan semakin serius membangun identitas politik, jaringan organisasi, kaderisasi, serta basis pemilih yang kuat.
Dalam konteks ini, dukungan terhadap partai tidak hanya dilihat sebagai capaian sesaat pada hari pemungutan suara. Dukungan publik juga berkaitan dengan kemampuan partai menjaga hubungan dengan pemilih, menyusun agenda politik, dan menghadirkan kerja organisasi yang konsisten dari waktu ke waktu.
Alasan kedua berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Jumlah partai yang lebih terbatas di DPR dinilai dapat membuat komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen lebih mudah dikelola. Koordinasi untuk membahas kebijakan, menyusun undang-undang, dan mencapai kesepakatan politik diharapkan menjadi lebih terarah.
“Pemerintahan kita yang menganut sistem presidensial akan semakin kuat dengan tidak direcohi oleh banyaknya partai politik,”
Pandangan tersebut menempatkan ambang batas parlemen sebagai salah satu instrumen desain sistem politik. Tujuannya bukan sekadar mengurangi jumlah partai di DPR, melainkan menciptakan kondisi yang dianggap lebih mendukung stabilitas kerja pemerintahan dan pengambilan keputusan nasional.
Meski demikian, pembahasan mengenai ambang batas selalu berkaitan dengan dua kepentingan yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Di satu sisi terdapat kebutuhan akan pemerintahan dan parlemen yang efektif. Di sisi lain, terdapat kebutuhan agar suara pemilih tetap memperoleh saluran representasi yang luas dalam sistem demokrasi.
Alasan ketiga yang diajukan NasDem adalah peningkatan efektivitas kerja anggota DPR. Rifqi menilai parlemen dengan komposisi partai yang lebih terkonsolidasi dapat membantu pelaksanaan tiga fungsi utama DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dampak bagi Kerja Parlemen
Dalam fungsi legislasi, DPR membahas dan membentuk undang-undang bersama pemerintah. Pada fungsi anggaran, DPR terlibat dalam pembahasan kebijakan keuangan negara. Sementara fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program negara berjalan sesuai ketentuan.
NasDem melihat penguatan partai yang lolos ke DPR dapat mendukung proses kerja tersebut. Partai yang memiliki struktur, arah politik, dan dukungan yang lebih kuat diharapkan mampu menempatkan wakilnya di parlemen dengan kesiapan yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional.
Wacana revisi UU Pemilu, termasuk besaran ambang batas parlemen, akan menentukan tata kelola kompetisi politik pada pemilu mendatang. Karena menyangkut aturan dasar pemilihan wakil rakyat, pembahasannya penting untuk memperhatikan tujuan efektivitas pemerintahan sekaligus prinsip keterwakilan pemilih.
Bagi masyarakat, perubahan angka ambang batas berarti suara yang diberikan kepada partai akan semakin berkaitan dengan kemampuan partai tersebut mencapai batas suara nasional. Karena itu, perdebatan mengenai 7 persen tidak hanya berkaitan dengan kepentingan partai besar atau kecil, tetapi juga menyentuh bentuk representasi politik yang akan terbentuk di DPR.
Usulan NasDem menambah salah satu pandangan dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Arah akhir perubahan aturan itu akan bergantung pada proses legislasi dan kesepakatan politik yang berkembang di DPR bersama pemerintah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Soal Revisi UU Pemilu NasDem Usul?Soal Revisi UU Pemilu NasDem Usul is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Soal Revisi UU Pemilu NasDem Usul matter?Soal Revisi UU Pemilu NasDem Usul matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.