Rieke Diah Pitaloka Bongkar Kejanggalan di Lapas Cibinong, Indra Kenz hingga Harvey Moeis Ikut Disorot
Rieke Diah Pitaloka Pertanyakan Transparansi Pembebasan Bersyarat di Lapas Cibinong
Faktanaya.com – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah membuka secara jelas proses pemberian pembebasan bersyarat bagi Indra Kenz, narapidana perkara investasi ilegal Binomo. Permintaan itu disampaikan di tengah perhatian terhadap dugaan adanya fasilitas eksklusif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Dalam rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin, 28 September 2026, Rieke menilai pemaparan mengenai pemeriksaan warga binaan belum cukup rinci. Ia meminta identitas seluruh narapidana yang terkait pemeriksaan dicantumkan agar publik dan DPR dapat memahami persoalan secara utuh.
Identitas Warga Binaan Dipertanyakan
Rieke menyoroti data yang disampaikan kementerian mengenai pemeriksaan terhadap 21 warga binaan asimilasi, 33 narapidana kasus tindak pidana korupsi, serta satu warga binaan dalam perkara pidana umum. Dalam penjelasan tersebut, ia melihat hanya nama Ferdy Sambo, terpidana pembunuhan berencana, yang disebut secara terbuka.
Bagi Rieke, penyebutan satu nama saja memunculkan pertanyaan mengenai mengapa identitas narapidana lain tidak dijelaskan, khususnya mereka yang berada dalam kelompok asimilasi maupun kasus korupsi. Ia meminta rincian itu tidak berhenti pada angka dan kategori perkara.
"Pertanyaan adalah kenapa hanya Ferdy Sambo yang disebutkan? Kenapa 21 yang asimilasi dan kemudian 33 kasus Tipikor tidak ditulis? Tulis, Pak, semuanya kami minta ditulis,"
Desakan tersebut menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan isu pemasyarakatan. Rincian mengenai warga binaan yang diperiksa menjadi relevan ketika isu fasilitas khusus di dalam lapas sedang mendapat sorotan. Dalam konteks ini, penjelasan yang lengkap diperlukan untuk membedakan informasi yang telah diperiksa, pihak yang terkait, serta tindak lanjut yang dilakukan otoritas.
Harvey Moeis dan Indra Kenz Turut Disebut
Dalam pembahasan itu, Rieke juga mengaitkan persoalan transparansi dengan sejumlah terpidana perkara ekonomi yang berdampak besar bagi masyarakat. Nama Harvey Moeis, terpidana dalam perkara korupsi tata niaga timah, ikut ia singgung. Selain itu, perhatian Rieke tertuju pada Indra Kenz yang menjalani pidana dalam kasus penipuan investasi Binomo.
Indra Kenz menjadi fokus karena memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. Rieke mempertanyakan asesmen yang dipakai untuk memberikan hak tersebut, terutama karena waktunya berdekatan dengan mencuatnya dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
"Dan salah satunya saya kira ada yang siapa tadi yang kasus Timah itu? Harvey Moeis. Lalu ada saya ngejar soalnya dari Komisi 6 waktu itu. Dan kemudian ada Indra Kenz yang malah mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 24 September 2026,"
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang dapat diberikan kepada narapidana melalui mekanisme pemasyarakatan. Namun, sorotan Rieke bukan semata pada adanya hak tersebut, melainkan pada kebutuhan agar dasar penilaian dan proses yang digunakan dapat dijelaskan secara terbuka. Penjelasan itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap perlakuan yang setara bagi seluruh warga binaan.
Riwayat Putusan Indra Kenz
Indra Kenz merupakan terpidana dalam perkara investasi ilegal Binomo. Ia mulai menjalani penahanan pada 24 Februari 2022. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana 10 tahun penjara serta denda Rp5 miliar dalam putusan yang dibacakan pada 14 November 2022.
Putusan tersebut juga memuat ketentuan pengganti apabila denda tidak dibayar. Indra Kenz dapat dikenai pidana kurungan selama 10 bulan sebagai pengganti denda Rp5 miliar itu. Rangkaian fakta ini menjadi bagian dari alasan mengapa pembebasan bersyarat yang diterimanya menarik perhatian di rapat Komisi XIII DPR RI.
Permintaan Rieke pada akhirnya mengarah pada dua hal yang saling berkaitan: kejelasan mengenai dugaan fasilitas eksklusif di Lapas Kelas IIA Cibinong dan transparansi atas pemeriksaan maupun pemberian hak kepada warga binaan. Ia menilai daftar nama, kategori perkara, serta mekanisme asesmen perlu dipaparkan secara lebih lengkap.
Bagi masyarakat, keterbukaan tersebut penting karena sistem pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukuman, tetapi juga dengan prosedur pemberian hak narapidana. Ketika perkara yang dibahas melibatkan tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi, penjelasan yang rinci dapat membantu memastikan setiap keputusan dipahami melalui prosedur yang berlaku, bukan sekadar melalui potongan informasi.
Rieke meminta agar informasi mengenai 21 warga binaan asimilasi dan 33 narapidana kasus tipikor tidak dibiarkan tanpa identitas yang jelas dalam paparan pemeriksaan. Dengan demikian, pembahasan mengenai kondisi lapas, pemeriksaan internal, dan pembebasan bersyarat dapat berlangsung secara lebih akuntabel.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Rieke Diah Pitaloka Bongkar Kejanggalan di Lapas?Rieke Diah Pitaloka Bongkar Kejanggalan di Lapas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Rieke Diah Pitaloka Bongkar Kejanggalan di Lapas matter?Rieke Diah Pitaloka Bongkar Kejanggalan di Lapas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.