Meeting Results: Pansus Moker DPRK Mimika Temui Said Iqbal, Minta Pemerintah Tuntaskan Persoalan Buruh Papua Tengah

Pansus Moker DPRK Mimika Bertemu Said Iqbal, Tuntut Penyelesaian Persoalan Buruh Papua Tengah

Meeting Results – Komite Khusus Mogok Kerja (Pansus Moker) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan pertemuan penting dengan Said Iqbal, Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan, di Jakarta pada Jumat, 26 Juni 2026. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik dalam menyelesaikan berbagai keluhan yang sudah berlangsung hampir sembilan tahun, terutama terkait kondisi pekerja di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Hasil Pertemuan: Harapan untuk Penyelesaian Konflik Tenaga Kerja

Ketua Pansus Moker, Derek Tonouye, mengatakan bahwa kunjungan mereka ke ibu kota menjadi upaya mendesak untuk mengawal penyelesaian hak-hak pekerja yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurut Derek, masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut tidak hanya memengaruhi kesejahteraan buruh, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi daerah. “Meeting Results ini mengharapkan adanya langkah konkret dari pemerintah pusat dan pihak terkait,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, tim Pansus Moker menyoroti sejumlah isu utama, seperti ketidakadilan upah, kondisi kerja yang memburuk, dan kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja yang melakukan aksi mogok. Derek menyebut bahwa aksi-aksi buruh telah menjadi bagian dari perjuangan untuk menuntut keadilan, tetapi masih banyak aspek yang belum terpenuhi. “Banyak buruh yang bekerja di bawah kondisi tidak memadai, seperti jam kerja berlebihan dan tidak adanya penyesuaian gaji sesuai dengan inflasi,” tuturnya.

Meeting Results juga menekankan bahwa Pansus Moker dibentuk secara resmi untuk memastikan keberlanjutan proses penyelesaian sengketa tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi buruh di Mimika telah menandatangani nota kesepahaman yang diakui oleh pemerintah, tetapi kebijakan tersebut masih belum berdampak signifikan. Derek menambahkan, mereka ingin pemerintah mengambil langkah lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui regulasi baru maupun pengawasan yang lebih ketat.

Komentar Said Iqbal: Kebijakan akan Dievaluasi

Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal mengatakan bahwa pertemuan dengan Pansus Moker menjadi momentum penting untuk mengupas lebih dalam kebijakan tenaga kerja yang telah dijalankan oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa tugas utamanya adalah memberikan analisis dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait berbagai isu yang berkembang di sektor ketenagakerjaan, termasuk situasi di Kabupaten Mimika.

“Meeting Results ini membantu saya untuk memahami dinamika di lapangan. Saya akan mengambil waktu untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan menyiapkan solusi,” ujar Said Iqbal. Ia menambahkan, pihaknya akan memastikan bahwa semua tuntutan pekerja di Mimika dipertimbangkan secara menyeluruh, baik dalam konteks lokal maupun nasional.

Meeting Results menyoroti bahwa konflik ketenagakerjaan di Mimika telah berlangsung cukup lama, bahkan hampir sepuluh tahun. Derek menyebutkan, beberapa kebijakan yang diterapkan belum mampu menyelesaikan akar masalah, seperti kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya mediasi dan adanya tumpang tindih regulasi antara pusat dan provinsi. “Pemerintah harus lebih transparan dan bertindak cepat untuk menghindari eskalasi lebih lanjut,” pungkasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pansus Moker memberikan tenggat waktu enam bulan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait untuk merespons tuntutan para pekerja. Jika hingga akhir periode tersebut belum ada solusi yang nyata, tim akan mengambil langkah tegas, termasuk menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Mimika. “Meeting Results ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan,” tegas Derek.