Survei Ungkap Kepuasan Publik ke Prabowo Turun, Pemerintah Bakal Lakukan Evaluasi

Survei Ungkap Kepuasan Publik ke Prabowo Turun, Pemerintah Evaluasi

Faktanaya.com – Jakarta – Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil penelitian terbaru yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah yang segera merespons dengan rencana evaluasi menyeluruh. Survei Ungkap Kepuasan Publik ke Prabowo mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh SMRC selama periode 5 hingga 19 Juli 2026, angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tercatat sebesar 51,1 persen. Angka ini mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan capaian pada November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Penurunan sebesar 30,1 persen ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan menjadi bahan evaluasi penting dalam merumuskan kebijakan nasional ke depan.

Tanggapan Resmi Pemerintah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, memberikan tanggapan resmi terkait temuan survei tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah selalu menghargai setiap hasil survei yang diterbitkan oleh lembaga independen. Menurut Qodari, temuan ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih baik.

Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden, ungkap Qodari pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Menurutnya, seluruh hasil survei merupakan bagian integral dari mekanisme demokrasi. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memperbaiki hal-hal yang menjadi masukan dari masyarakat. Evaluasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek-aspek substantif dalam pemerintahan.

Tiga Dimensi Evaluasi yang Akan Dilakukan

Qodari menjelaskan bahwa evaluasi yang akan dilakukan pemerintah mencakup berbagai aspek. Ia menyebutkan tiga dimensi utama yang menjadi fokus evaluasi, yaitu tata kelola pemerintahan, aspek hukum, dan opini publik. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan akan dievaluasi secara komprehensif.

Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik, ujar Qodari.

Evaluasi tata kelola akan menyoroti efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Sementara itu, evaluasi hukum akan memastikan bahwa seluruh regulasi dan kebijakan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Evaluasi opini publik akan menjadi tolak ukur seberapa baik pemerintah memahami aspirasi masyarakat.

Survei sebagai Hak Publik dalam Demokrasi

Kepala Bakom RI ini juga menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap publik kehilangan hak untuk menilai kinerja presiden. Ia menekankan pentingnya survei opini publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Survei bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari suara rakyat.

Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia survei itu, jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah siap menerima berbagai masukan dari hasil survei sebagai langkah perbaikan ke depan. Survei Ungkap Kepuasan Publik ke Prabowo ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat kembali meningkat di masa mendatang.