Puan Desak Anggota DPRD Diduga Intimidasi dr Icha Kena Sanksi Tegas!

Puan Desak Anggota DPRD Diduga Intimidasi dr Icha Kena Sanksi Tegas!

Puan Desak Anggota DPRD Diduga Intimidasi – Kasus dugaan intimidasi yang menimpa dr Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau dikenal dengan nama dr Icha, kembali memperhatikan perhatian publik setelah Ketua DPR RI Puan Maharani secara tegas meminta penyelidikan dan tindakan hukum terhadap tiga anggota DPRD dari wilayah Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Puan mengungkapkan bahwa insiden ini bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga menjadi contoh bagaimana tindakan intimidasi dari anggota legislatif dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang hingga berujung pada kematian. “Kita harus menyelidiki hingga tuntas dan memberikan sanksi tegas jika memang ada tindakan tercela,” tegas Puan dalam sebuah wawancara dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Kasus Intimidasi dan Tuntutan Puan

Kasus yang melibatkan dr Icha terjadi pada 13 Juni 2026, saat ia sedang bertugas di Rumah Sakit Leona, Kefamenanu, Kabupaten TTU. Dokter muda ini menangani pasien yang mengalami gigitan ular dan secara intens memberikan perawatan. Namun, karena kelelahan atau tekanan, tiga anggota DPRD yang hadir di tempat kejadian berusaha mendesak dr Icha untuk mempercepat diagnosis. Perbuatan mereka menurut keluarga dr Icha dianggap menggangu proses medis dan memicu stres berlebihan.

“Ya pastinya nanti semua partai yang memang anggotanya terlibat mempunyai mekanisme dalam hal tersebut. Namun yang pasti, sanksi hukum atau kemudian penyelidikan harus dilakukan sampai tuntas,” jelas Puan dalam wawancara yang sama. Puan menekankan bahwa dugaan intimidasi ini bukan sekadar kejadian lokal, melainkan menyentuh sistem kelembagaan legislatif yang seharusnya melindungi masyarakat.

Dalam pernyataannya, Puan juga menyampaikan bahwa DPRD TTU harus menunjukkan tanggung jawab atas insiden ini. “Kita tidak boleh biarkan anggota dewan melakukan tindakan tak terukur yang mengakibatkan korban meninggal. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas legislatif,” tambahnya. Tuntutan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi korupsi dan nepotisme dalam institusi legislatif.

Insiden yang Membawa Duka

Dr Icha meninggal dunia pada Jumat, 26 Juni 2026, di rumah orang tuanya di Perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, setelah dirawat di rumah sakit karena depresi parah. Kejadian ini memicu rasa sakit hati di kalangan masyarakat, yang menganggap tindakan DPRD TTU melanggar etika profesi dan hak-hak pasien. Keluarga dr Icha menuntut agar pihak berwajib segera mengungkap fakta-fakta terkait peristiwa tersebut.

Menurut pengakuan keluarga, dr Icha kerap mengeluhkan tekanan dari anggota DPRD TTU yang berada di lingkungan rumah sakit. “Anak saya merasa tidak dihargai dan diperlakukan kasar saat ia melakukan tugasnya sebagai dokter. Ini memicu keputusasaan dan memperparah kondisi mentalnya,” kata ayah dr Icha, Gabriel Pakaenoni, dalam jumpa pers terpisah.

Pernyataan Ayah dr Icha

Ayah dr Icha, Gabriel Pakaenoni, yang juga mantan pegawai negeri sipil, menyatakan bahwa tiga anggota DPRD TTU telah berperan langsung dalam memperparah kondisi dr Icha. “Mereka tidak hanya berusaha menekan, tetapi juga mengabaikan prosedur medis yang benar,” katanya. Gabriel menambahkan bahwa peristiwa ini menggambarkan bagaimana kekuasaan legislatif dapat menjadi alat untuk mengintimidasi orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan.

Keluarga dr Icha meminta semua pihak, termasuk Puan Maharani, untuk menindak tegas anggota DPRD yang terlibat. “Kita berharap adanya keadilan, karena dr Icha adalah korban dari sistem yang diduga korup dan tidak beretika,” ujar Nur, ibu dr Icha, yang saat ini masih menjabat sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ia menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah kecelakaan, melainkan kesalahan yang sengaja dilakukan.

Kasus yang Terus Mengemuka

Setelah kematian dr Icha, kasus ini terus mendapat sorotan media dan masyarakat. Berbagai media online, termasuk VIVA, mengangkat isu ini sebagai contoh krisis etika dalam institusi DPRD. Puan Maharani berjanji akan memastikan bahwa penyelidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi dilakukan dengan transparan dan objektif. “Kita harus menegakkan hukum, karena ini menjadi pelajaran berharga untuk semua anggota legislatif,” tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat NTT mengkritik tindakan anggota DPRD TTU yang dianggap tidak profesional. Beberapa aktivis mengingatkan bahwa DPRD seharusnya menjadi wadah perwakilan rakyat, bukan menjadi alat untuk mempermainkan keadilan. “Puan memang berani menegaskan, tapi kita butuh tindakan nyata dari lembaga tersebut,” kata salah satu pengunjuk rasa yang hadir dalam aksi damai beberapa hari setelah kejadian.

Kasus dr Icha juga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara tugas legislatif dan pengawasan terhadap kelembagaan. Puan Maharani menegaskan bahwa dugaan intimidasi ini adalah fokus utama, dan pihaknya akan terus menekan agar ada sanksi tegas. “Ini bukan sekadar kasus individu, tapi juga melibatkan sistem yang membutuhkan reformasi,” pungkas Puan dalam pernyataan terbarunya. Dengan tindakan ini, ia berharap masyarakat merasa lebih aman dan percaya bahwa DPRD bisa menjadi pelindung, bukan penghalang.