New Policy: APKLI Tolak Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok, 3,9 Juta Pedagang Disebut Bakal Jadi Korban

APKLI Tolak New Policy Kemasan Rokok, 3,9 Juta Pedagang Disebut Bakal Jadi Korban

New Policy – Dalam pernyataan resmi, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menolak New Policy yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang penyeragaman kemasan rokok. Dikatakan bahwa aturan ini memberatkan para pedagang kecil, termasuk UMKM, karena akan mengurangi daya tarik produk mereka. Sebanyak 3,9 juta pedagang diharapkan menjadi korban dari kebijakan ini, yang dianggap mengabaikan kebutuhan ekonomi rakyat.

Perubahan Kemasan Rokok: Dari Regulasi Kesehatan ke Pemangkasan Lapangan Kerja

New Policy yang ditetapkan oleh Kemenkes bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan dari merokok. Namun, di tengah upaya ini, APKLI mengkritik bahwa kebijakan tersebut kurang memperhatikan dampak terhadap sektor usaha informal. Rancangan ini mengharuskan semua merek rokok menggunakan desain kemasan yang seragam, termasuk warna, gambar, dan ukuran yang ditentukan secara nasional.

Menurut Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, kebijakan New Policy justru bisa mempercepat kepunahan usaha pedagang kecil. Ia menilai, desain kemasan yang diatur secara seragam akan menghilangkan karakteristik unik masing-masing merek, sehingga menurunkan daya tarik produk di pasar. “Kami khawatir New Policy ini akan menggantungkan keberlanjutan usaha pada kebijakan pemerintah, padahal pedagang juga harus bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit,” jelas Ali dalam wawancara dengan media.

Perbedaan Pendekatan: Kesehatan vs. Ekonomi

Kemenkes menyatakan bahwa New Policy ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, terutama pada anak-anak dan remaja. Dengan menggunakan peringatan kesehatan yang konsisten, pemerintah berharap mengurangi konsumsi rokok di kalangan muda. Namun, pengusaha kecil berpendapat bahwa hal ini justru bisa mengurangi daya saing produk mereka.

Ali Mahsun menambahkan bahwa New Policy ini mengabaikan peran pedagang sebagai penyalur utama produk tembakau. “Mereka adalah bagian penting dari rantai pasok, namun tidak mendapat dukungan cukup dari pemerintah,” ujarnya. Ia juga mengkritik bahwa kebijakan ini tidak memberikan alternatif atau bantuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi tersebut.

Risiko Peredaran Rokok Ilegal: Ancaman Terbesar dari New Policy

Selain mengganggu usaha pedagang, New Policy juga dikhawatirkan akan memicu peredaran rokok ilegal yang lebih murah. Ali Mahsun menyatakan bahwa hilangnya identitas merek akan membuat konsumen lebih mudah tertarik pada rokok yang tidak memiliki label resmi. “Kami yakin bahwa kemasan seragam akan menjadi ajang untuk menurunkan harga, sehingga rokok ilegal bisa bertahan lebih lama,” terangnya.

Menurutnya, para pedagang di tingkat hilir ekosistem pertembakauan seharusnya diberi kesempatan untuk beradaptasi. “Jika New Policy ini diterapkan tanpa pengawasan, pedagang resmi akan kehilangan pangsa pasar, dan rokok ilegal akan tumbuh subur,” lanjut Ali. Ia menyarankan bahwa pemerintah perlu mengimbangi kebijakan kesehatan dengan pendekatan yang lebih inklusif.

APKLI: Perlu Kesepakatan Bersama untuk New Policy

Sebagai organisasi yang mewakili lebih dari 3,9 juta pedagang kecil, APKLI meminta Kemenkes untuk berdiskusi dengan pelaku usaha sebelum mengesahkan New Policy. “Kami berharap ada konsultasi dengan para pedagang untuk menemukan solusi yang lebih adil,” kata Ali. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini mengabaikan peran usaha kecil dalam menjaga ekonomi rakyat.

Menurut Ali, New Policy ini harus mencakup insentif atau bantuan bagi pedagang yang terkena dampak. “Dengan mengadopsi desain kemasan yang seragam, pemerintah bisa memudahkan pengawasan, tetapi juga harus memastikan bahwa pedagang kecil tidak dirugikan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang harmonis antara kesehatan dan ekonomi akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang lebih luas.

Kritik dari LBH PP GP Ansor: New Policy sebagai Beban

Keputusan New Policy ini juga mendapat kritik tajam dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP GP Ansor. Mereka menilai bahwa Kemenkes terlalu berat pada sektor pertembakauan, seperti menganggap para pedagang sebagai ‘anak tiri’ yang selalu diminta kontribusi, namun hak mereka tidak diakui secara adil.

“New Policy ini dinilai tidak seimbang karena hanya mengutamakan aspek kesehatan, sedangkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan pedagang diabaikan,” kata perwakilan LBH PP GP Ansor. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. “Kita harus memastikan bahwa New Policy ini tidak hanya merugikan pedagang, tetapi juga menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.