Topics Covered: Gibran: Jangan Sampai Koperasi Desa Merah Putih Bersaing dengan Toko Kelontong Warga

Gibran Ingatkan Koperasi Desa Merah Putih Jangan Bersaing dengan Toko Kelontong

Topics Covered – Dalam kunjungan ke SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 18 Juni 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan peringatan penting terkait pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menekankan bahwa koperasi ini harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa, bukan justru memicu persaingan yang mengganggu usaha warga, terutama toko kelontong lokal.

Program 3T dan Peran Koperasi

Kunjungan Gibran ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Ia menyoroti bahwa Koperasi Desa Merah Putih diperuntukkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi harus direncanakan dengan hati-hati agar tidak mengurangi peluang usaha masyarakat. “Pemilihan lokasi koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan warga, karena mereka juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi,” ujarnya.

Gibran menyoroti bahwa koperasi tidak boleh menjadi pengganggu bagi usaha kecil seperti toko kelontong. Ia mencontohkan bahwa banyak warga di desa-desa miskin mengandalkan usaha ritel kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika koperasi tidak direncanakan secara tepat, risiko terjadi persaingan yang mengakibatkan kehilangan pendapatan warga. “Topics Covered ini penting karena menggambarkan bagaimana program pemerintah harus sejalan dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Integrasi Ekonomi yang Harmonis

Pada kesempatan itu, Gibran juga mengingatkan bahwa perencanaan koperasi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ia menekankan perlunya diskusi dengan para pemangku kepentingan, termasuk kepala desa dan warga setempat, agar kebijakan tidak melanggar kegiatan ekonomi yang sudah ada. “Jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih justru mengurangi partisipasi masyarakat dalam perekonomian lokal,” jelasnya.

Dalam rangka memastikan koperasi tidak mengganggu usaha kecil, Gibran menyarankan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). “Topics Covered ini menunjukkan bahwa program pemerintah harus mengintegrasikan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk koperasi dan usaha warga, agar saling melengkapi,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu memastikan lokasi koperasi tidak merusak aksesibilitas tempat usaha warga, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.

Menurut Gibran, pemerintah daerah dan desa harus menjadi fasilitator dalam menyelaraskan kebutuhan koperasi dengan kondisi lokal. “Jangan sampai ada dampak negatif yang dirasakan oleh warga, baik secara ekonomi maupun sosial,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa komunikasi terbuka dengan masyarakat akan meminimalkan risiko konflik antara koperasi dan toko kelontong, yang sejauh ini menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Dalam wawancara usai kunjungan, Gibran juga memaparkan bahwa keberhasilan program 3T bergantung pada keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. “Topics Covered ini menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar proyek pemerintah, tetapi juga wadah bagi partisipasi warga dalam menggerakkan perekonomian desa,” ujarnya. Ia mencontohkan bahwa dengan mengintegrasikan koperasi ke dalam sistem ekonomi lokal, akan tercipta keterlibatan yang lebih kuat dari masyarakat dalam pengembangan wilayah mereka.

Sebagai penutup, Gibran meminta seluruh pihak untuk tetap mengutamakan kepentingan warga dalam pengambilan keputusan. “Topics Covered harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap langkah pemerintah, agar program-program prioritas tidak hanya membangun, tetapi juga menjaga keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. Ia menambahkan bahwa dengan pendekatan ini, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi, bukan masalah, bagi masyarakat daerah terpencil.