Main Agenda: MBG Watch Temukan 5 Yayasan dengan SPPG Terbanyak: Polri, Muhammadiyah hingga TNI

MBG Watch Temukan 5 Yayasan dengan SPPG Terbanyak: Main Agenda Program Makan Bergizi Gratis

Hasil Penelusuran MBG Watch di Rapat Komisi IX DPR RI

Main Agenda – Dalam sebuah rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 16 Juli 2026, MBG Watch mengungkapkan temuan penting terkait distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil riset ini menunjukkan bahwa lima yayasan, yaitu Polri, Muhammadiyah, TNI, serta dua yayasan lainnya, mengelola sejumlah besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program tersebut. Main Agenda menjadi salah satu isu utama yang dibahas, mengingat keterlibatan yayasan dalam pengambilan keputusan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan efisiensi MBG.

Peran Masyarakat dalam MBG

Wahyudi Askar, koordinator MBG Watch, menyoroti bahwa tiga pihak utama, yaitu orang tua, guru, dan petugas posyandu, tidak terlibat secara aktif dalam penerapan MBG. Menurutnya, tiga kelompok ini memiliki pengetahuan paling lengkap mengenai kebutuhan nutrisi anak dan kondisi lingkungan sosial di sekitar mereka. “Kami sudah mengusulkan sejak awal agar SPPG dikelola oleh sekolah dan komunitas. Jika ada kebijakan untuk mendekomersialisasikan program ini, itu justru menjadi langkah wajib,” jelas Wahyudi.

“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dikelola oleh yayasan cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kebutuhan anak. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi ulang mekanisme ini,” tambahnya.

Menurut Wahyudi, pengelolaan MBG oleh yayasan dianggap lebih efisien karena memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih terarah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. “Jika orang tua dan guru tidak terlibat, maka risiko penyimpangan akan semakin besar,” ujarnya.

Analisis SPPG dan Dugaan Penyimpangan Dana

MBG Watch melakukan analisis terhadap 5 yayasan yang memiliki jumlah SPPG terbesar. Hasilnya, ditemukan indikasi adanya penyimpangan dana, di mana kualitas makanan yang disediakan disebut lebih rendah dari standar yang diharapkan. “Program MBG bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi SPPG yang dikelola oleh yayasan terbukti mengalami pengurangan dalam jumlah dan kualitas pangan yang diberikan,” kata Wahyudi.

“Tiga entitas—orang tua, guru, dan petugas posyandu—adalah yang paling berperan dalam memastikan keberhasilan MBG. Namun, ketiga pihak ini justru diabaikan dalam pengelolaan program,” lanjutnya.

Temuan ini menjadi sorotan karena selama ini MBG dianggap sebagai inisiatif yang berdampak langsung pada kesehatan anak. Dengan memperkenalkan SPPG yang dielola yayasan, pemerintah mengharapkan peningkatan cakupan program, tetapi Wahyudi menilai hal tersebut justru menimbulkan risiko tidak terpantau. “Main Agenda ini seharusnya menjadi peringatan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam pelaksanaan MBG,” tambahnya.

Kritik Terhadap Kebijakan Ekonomi MBG

Kebijakan pengelolaan MBG oleh yayasan juga dikritik karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada manfaat sosial. Wahyudi menilai bahwa yayasan seperti Polri, Muhammadiyah, dan TNI memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat, sehingga mereka mampu mengelola program ini dengan skala besar. “Hal ini membuat kita meragukan apakah keputusan pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan anak,” jelasnya.

“Program MBG harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesehatan anak, bukan alat bagi kepentingan pihak tertentu. Main Agenda ini memperlihatkan bahwa pemerintah perlu mengajak masyarakat lebih dekat dalam memantau pelaksanaannya,” lanjut Wahyudi.

Wahyudi juga menegaskan bahwa keberadaan yayasan dalam MBG tidak sepenuhnya salah, tetapi harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. “SPPG yang dikelola oleh yayasan perlu dievaluasi secara berkala, karena risiko penyimpangan bisa terjadi jika tidak ada sistem kontrol yang baik,” imbuhnya.

Impak pada Anak dan Masyarakat

Program MBG yang dielola oleh yayasan dinilai memberikan dampak yang tidak merata. Wahyudi menyebut bahwa masyarakat yang kurang mampu justru menjadi pihak yang paling menguntungkan, sementara kelompok lain seperti orang tua dan guru terabaikan. “Main Agenda ini menyoroti bahwa kebijakan MBG harus dilihat dari perspektif kesejahteraan anak, bukan hanya dari segi efisiensi,” jelasnya.

“Ketika SPPG dikelola oleh yayasan, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa lebih cepat terjangkau. Namun, ini justru memperkuat dugaan bahwa MBG lebih terarah pada kepentingan ekonomi daripada kebutuhan nutrisi,” tambah Wahyudi.

Wahyudi juga menekankan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan, agar anak-anak di seluruh Indonesia tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga memahami pentingnya gizi seimbang. “Main Agenda ini jadi kesempatan untuk merevisi MBG agar lebih inklusif dan berorientasi pada hasil yang nyata,” jelasnya.

Langkah yang Harus Diambil

Sebagai respons atas temuan ini, Wahyudi meminta pemerintah dan DPR RI untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. “Kami menyarankan agar SPPG dikelola secara lebih kolaboratif, melibatkan sekolah, komunitas, dan lembaga kesehatan,” katanya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa memperkuat Main Agenda MBG, yang sejak awal ditujukan untuk meningkatkan kesehatan anak. Dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih dekat dengan kebutuhan anak, program ini bisa lebih efektif dalam memberikan manfaat yang optimal. “Keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan MBG,” ujarnya.