Latest Update: Istana Tegaskan Keppres Jampidsus Baru Rampung Pekan Ini

Istana Tegaskan Keppres Jampidsus Baru Rampung Pekan Ini

Latest Update: Pemerintah Indonesia kembali memberikan informasi terkini mengenai status penunjukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru. Dalam pertemuan terbaru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa keputusan presiden (Keppres) mengenai nama Jampidsus baru telah selesai dibahas dan akan segera diumumkan dalam minggu ini. Ini menjadi Latest Update penting bagi publik yang memantau proses pengisian jabatan kritis di lingkaran kejaksaan.

Pembahasan Akhir Sebelum Keppres Diumumkan

Menurut Prasetyo, tahap akhir penyelesaian Keppres Jampidsus baru sedang berjalan intens. “Insyaallah minggu ini kita akan selesaikan prosesnya,” ujarnya saat diwawancara pada Senin, 20 Juli 2026. Pernyataan ini memberikan kemajuan terbaru dalam upaya mengisi kekosongan jabatan yang telah terjadi sejak Febrie Adriansyah mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Menurutnya, hasil evaluasi dan rekomendasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah diterima oleh Istana, sehingga selangkah lebih dekat menuju penandatanganan Keppres resmi.

“Dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppresnya dan kami sampaikan ke publik,” tambah Prasetyo. Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa semua proses telah memenuhi standar dan komitmen pemerintah untuk memastikan keputusan yang transparan serta berkualitas.

Proses Pengisian Jabatan dan Rekomendasi Jaksa Agung

Sebelumnya, Prasetyo menjelaskan bahwa surat rekomendasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin telah diterima oleh Istana. Surat tersebut berisi usulan nama-nama kandidat untuk menggantikan Febrie Adriansyah yang meninggalkan jabatan tersebut. “Secara resmi dapat kami laporkan bahwa per kemarin, hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri,” jelas Prasetyo pada Rabu, 15 Juli 2026.

“Ada, tapi mohon maaf kami tidak hafal satu per satu baik nama maupun jabatannya. Nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan, pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat,” ucapnya. Informasi ini menunjukkan bahwa proses pemilihan Jampidsus baru sedang dalam pematangan, dan ada beberapa kandidat yang dinilai layak.

Proses ini juga menjadi Latest Update yang menarik perhatian publik, terutama mengingat Jampidsus memiliki peran penting dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dan tindak pidana khusus. Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kuntadi, yang sebelumnya sempat diusulkan sebagai calon, kini menjadi salah satu nama yang didiskusikan. Prasetyo mengonfirmasi bahwa nama Kuntadi sudah tercantum dalam surat rekomendasi Jaksa Agung.

Menurut rencana, pengumuman resmi Keppres Jampidsus baru akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. “Kalau berdasarkan suratnya, ya,” jelas Prasetyo saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Kuntadi menjadi calon terpilih. Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kompetensi, pengalaman, dan integritas calon yang diusulkan.

Latest Update terkini ini menandai langkah nyata pemerintah dalam menutup kekosongan jabatan kritis di lingkungan kejaksaan. Jampidsus merupakan posisi strategis yang bertugas mengawasi dan menangani perkara korupsi serta tindak pidana khusus. Pengisian jabatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, tetapi juga memastikan kelancaran penyelidikan dan penuntutan kasus besar yang sedang ditangani saat ini.

Pengumuman Keppres Jampidsus baru diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan beberapa kasus yang menunggu keputusan dari pihak yang berwenang. Selain itu, Latest Update ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah menempuh langkah tegas untuk menjaga konsistensi dalam pemberantasan korupsi. Dengan menyelesaikan proses ini dalam waktu singkat, pihak Istana menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan efisiensi administratif.