Dedi Mulyadi Adakan Sayembara Tangkap Begal Dapat Rp50 Juta, Wamendagri Bilang Begini

Bima Arya: Inovasi Daerah Dedi Mulyadi Harus Tetap Dalam Koridor Hukum

Faktanaya.com – Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan kepada para pemimpin daerah agar senantiasa menjunjung tinggi aspek legalitas dalam setiap langkah pengamanan masyarakat. Pesan ini muncul menyusul munculnya perdebatan terkait program tangkap begal yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyambut baik upaya kreatif para kepala daerah dalam membangun rasa aman bagi warganya. Namun, ia mengingatkan bahwa terobosan tersebut tidak boleh menggeser fungsi aparat penegak hukum atau justru memicu praktik main hakim sendiri di kalangan masyarakat.

Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya.

Ungkapan tersebut disampaikan Bima Arya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, di kawasan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ia menjelaskan bahwa berbagai terobosan baru dapat diterapkan oleh pemerintah daerah selama tidak mengurangi esensi kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Penekanan pada Koordinasi Aparat

Menurut Bima, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) harus tetap menjadi landasan utama dalam menjaga ketertiban wilayah. Ia menambahkan bahwa meskipun terdapat kreasi-kreasi inovatif, hal tersebut tidak boleh mengurangi pentingnya koordinasi dengan APH.

Ya, jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting.

Respons Bima Arya ini juga menjawab kekhawatiran berbagai pihak yang menilai program sayembara Dedi Mulyadi berpotensi mendorong masyarakat bertindak di luar jalur hukum atau melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri kembali menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap menjadi ranah aparat yang berwenang. Ia menekankan pentingnya koordinasi bersama APH serta jajaran pemerintah daerah seperti Pol PP dan Kesbang.

Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu.

Bima Arya juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan penguatan patroli keamanan dibandingkan menghadirkan skema-skhema baru yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat. Menurutnya, inovasi-inovasi tambahan tidak serta merta melemahkan penegakan hukum, namun patroli tetap menjadi kunci utama.

Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci.