KPK Duga Raja Juli Belum Kembalikan Seluruh Uang dalam Amplop dari Bupati Kuansing, Berapa Jumlahnya?

KPK Duga Raja Juli Belum Kembalikan Uang Amplop dari Bupati Kuansing

Faktanaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap perkembangan menarik dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kali ini, fokus penyelidikan tertuju pada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga belum mengembalikan keseluruhan uang dalam amplop yang diterima dari Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Suhardiman Amby.

Menurut hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik KPK, pengembalian dana oleh Raja Juli Antoni masih menunjukkan adanya selisih. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses pengembalian tersebut belum berjalan secara utuh sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikembalikan.

Penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh, kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2026.

Penjelasan lebih lanjut dari Budi mengungkapkan bahwa penyidik menduga Raja Juli Antoni hanya menyerahkan 12.000 dolar Singapura kepada Suhardiman. Padahal, perkiraan nilai keseluruhan uang yang berada dalam amplop tersebut mencapai 14.000 dolar Singapura. Selisih sebesar 2.000 dolar Singapura inilah yang menjadi perhatian utama tim penyidik.

Tim penyidik KPK masih melakukan penelusuran mendalam mengenai penyebab adanya perbedaan antara nominal yang diserahkan bupati kepada Menteri Kehutanan pada 2 Juni 2026 dengan jumlah yang akhirnya dikembalikan. Proses investigasi ini melibatkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Ini tentu masih terus ditelusuri dan dilacak. Mengapa masih ada selisih atau gap antara uang yang diberikan oleh bupati kepada Menhut pada 2 Juni dengan besaran uang yang dikembalikan, ujarnya.

Riwayat Operasi Tangkap Tangan KPK

KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Operasi besar-besaran tersebut berhasil mengamankan 10 orang yang terlibat dalam jaringan suap jual beli jabatan. OTT ini merupakan yang ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

Sehari setelah operasi, tepatnya pada 30 Juni 2026, Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Zulkarnain, datang ke kantor KPK untuk menyerahkan diri. Kemudian pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan ketiga nama tersebut beserta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021–2026.

Selain kasus suap, KPK juga mengusut dugaan gratifikasi yang diterima Suhardiman terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Kasus ini menunjukkan kompleksitas permasalahan korupsi di tingkat daerah yang melibatkan berbagai pihak.

Klarifikasi dan Proses Pengembalian Amplop

Setelah namanya dikaitkan dengan perkara tersebut, Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi pada 3 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah itu meninggalkan sebuah amplop yang berada di dalam map tertutup.

Raja Juli Antoni mengaku baru menyadari keberadaan amplop tersebut setelah Suhardiman meninggalkan ruang pertemuan. Ia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop itu tanpa mengetahui isi di dalamnya. Pengembalian amplop baru dilakukan pada 12 Juni 2026 karena sempat tertunda akibat kendala jadwal. Ajudan Raja Juli Antoni kemudian menyerahkan kembali amplop tersebut kepada Suhardiman di Kabupaten Kuantan Singingi.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Kasus KPK Duga Raja Juli Belum

Berapa jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Raja Juli Antoni? Selisih yang ditemukan adalah 2.000 dolar Singapura dari total 14.000 dolar Singapura yang diperkirakan berada dalam amplop.

Kapan Raja Juli Antoni menerima amplop dari Bupati Suhardiman? Raja Juli Antoni menerima amplop tersebut saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026.

Siapa saja tersangka dalam kasus ini? Tersangka yang ditetapkan KPK meliputi Suhardiman Amby, Zulkarnain, Raja Juli Antoni, dan Ardiles sebagai Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.

Apa jenis pelanggaran yang diusut KPK? KPK mengusut dua hal utama, yaitu dugaan suap jual beli jabatan dan gratifikasi terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.