Mensos Ungkap 1,4 Juta Bansos Ditangguhkan karena Terindikasi Judi Online

Gus Ipul: Lebih dari 1,4 Juta Keluarga Penerima Manfaat Ditangguhkan Bansos karena Judi Online

Faktanaya.com – Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul, menyampaikan kekhawatirannya terkait peningkatan tajam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang penyaluran bantuannya ditunda. Penyebab utamanya adalah dugaan penggunaan dana bantuan untuk transaksi judi daring atau yang lebih dikenal sebagai judol.

Data PPATK sebagai Dasar Temuan

Menurut penjelasan Gus Ipul, temuan ini didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026, ia menguraikan detail angka tersebut.

“Hasil evaluasi (periode penyaluran triwulan II) tahun 2026, ada 1.494.652 KPM penerima bansos sembako atau berkartu sembako yang ditangguhkan karena terindikasi judi online,” kata Gus Ipul.

Angka ini menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan catatan tahun 2025 yang hanya mencapai 600 ribu KPM, maka terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam periode triwulan kedua 2026.

Program PKH Juga Terdampak

Penangguhan tidak hanya berlaku untuk program bantuan sembako. Program Keluarga Harapan (PKH) juga merasakan dampak dari temuan transaksi judi online ini. Jumlah KPM PKH yang ditangguhkan mencapai 794.475 keluarga.

“Sementara untuk penerima manfaat PKH yang ditangguhkan karena teridentifikasi transaksi judi online ada sebanyak 794.475 KPM,” cetusnya.

Penelusuran Intensif dan Tindakan Tegas

Kementerian Sosial saat ini sedang melakukan pendalaman data secara intensif terhadap jutaan KPM yang terindikasi melanggar aturan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kementerian atau lembaga terkait, serta dinas pemerintah daerah.

Gus Ipul menekankan bahwa pemerintah akan mengambil sikap tegas jika terbukti ada pelanggaran. Pengalihan hak bantuan atau pencoretan dari program akan diutamakan bagi penerima yang melakukan pelanggaran secara berulang setelah mendapat peringatan di tahun sebelumnya.

“Sengaja atau tidak sengaja, atau rekening dimanfaatkan orang lain, kita sungguh prihatin rekening buat judol padahal dia para KPM itu sangat-sangat membutuhkan bantuan ini,” kata dia.

Pemerintah tidak ragu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga integritas program bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.