Pakar Hukum: Istilah Pemulihan Aset Lebih Tepat Dibanding Perampasan Aset

Profesor Hukum Unissula: Pemulihan Aset Lebih Sesuai Daripada Perampasan Aset

Faktanaya.com – Profesor Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. Yehezkiel Minggus Tiranda, menyarankan agar penamaan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ditinjau ulang. Ia berpendapat bahwa frasa pemulihan aset lebih sesuai karena mencerminkan tujuan restoratif secara lebih baik daripada istilah perampasan aset.

Menyebutkan referensi dari usulan RDPU sebelumnya, akademisi tersebut mempertanyakan mengapa tidak menggunakan istilah pemulihan aset. “Saya lebih memilih terminologi itu,” tegasnya saat memberikan keterangan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Aspek Komunikasi Publik dan Humanisme

Meskipun istilah perampasan aset menunjukkan ketegasan penegakan hukum, menurut Yehezkiel hal ini berpotensi menimbulkan kesan represif dalam komunikasi publik. Mantan Ketua Tim Manajemen Perubahan pada Tim Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak tersebut menjelaskan bahwa penggunaan istilah pemulihan terdengar lebih humanis bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum, ia menambahkan bahwa perampasan aset lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pemulihan aset lebih menitikberatkan pada kepentingan korban, termasuk negara sebagai pihak yang mengalami kerugian finansial.

Keselarasan dengan Standar Internasional

Yehezkiel juga menyoroti pentingnya aspek kerja sama internasional. Ia mencatat bahwa terminologi asset recovery yang digunakan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) lebih dekat dengan konsep pemulihan aset dibandingkan perampasan aset.

“Kalau kita pakai istilah perampasan, ini memang model Amerika. Tapi kalau istilah UNCAC itu asset recovery. Tinggal kita pilih mana yang lebih memudahkan kerja sama internasional,” jelasnya.

Aspek Kritis dalam Penyusunan RUU

Di luar persoalan nomenklatur, profesor tersebut menilai bahwa aspek paling krusial dalam penyusunan RUU tersebut justru terletak pada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ia menekankan bahwa meskipun seluruh substansi undang-undang bisa disesuaikan, moderat dalam aturan peralihan dan aturan penutup sangat penting.

Yehezkiel menjelaskan bahwa hampir 80 persen undang-undang baru maupun perubahan undang-undang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) karena persoalan ketentuan peralihan. Oleh karena itu, bagian tersebut harus dirancang secara cermat agar transisi pelaksanaan aturan berjalan lebih mulus.