Bahas PI 10%, DPRD Prov Jambi Bakal Laporkan Perusahaan Petrocina ke APH

Pansus DPRD Jambi Tunda Keputusan Soal Tawaran PI PetroChina

Faktanaya.com – Badan legislatif Provinsi Jambi melalui Panitia Khusus (Pansus) I telah memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan terkait penawaran Profit Sharing (PI) dari K3S PetroChina. Penawaran sebesar 7 persen yang diajukan kepada BUMD PT JII ini akan ditangguhkan hingga Pansus menerima klarifikasi lengkap dari pihak APH. Langkah ini diambil bersama Tim Percepatan PI 10 persen Migas Pemerintah Provinsi Jambi.

Keputusan tersebut didasarkan pada risalah rapat tindak lanjut yang membahas fasilitasi melalui SKK Migas. Rapat yang digelar pada 28 Juli 2026 di kantor SKK Migas Jakarta ini belum menghasilkan persetujuan dari Pansus terhadap tawaran 7 persen dari K3S kepada BUMD PT JII.

Menjamin Transparansi dan Mencegah Opini Negatif

Artinya ini kita lakukan adalah agar transparansi tidak ada opini yang negatif terhadap pemerintah dan terhadap DPRD begitu juga manajemen BUMD,

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus, Abun Yani. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik selama proses negosiasi berlangsung.

Menurut Abun Yani, regulasi yang berlaku mewajibkan K3S atau kontraktor untuk menawarkan PI. Dalam konteks ini, terdapat dua perusahaan yang terlibat, yakni Jadestone untuk Blok Lemang dan PetroChina untuk Blok Jabung.

Perbandingan Penawaran Jadestone dan PetroChina

Abun Yani menyampaikan rasa syukur karena perusahaan Jadestone telah mencapai kesepakatan mengenai PI sebesar 10 persen. Tim percepatan dan BUMD telah memberikan penjelasan yang memadai, dan dalam minggu ini diharapkan ada kesepakatan final terkait hal tersebut.

Sebaliknya, negosiasi dengan PetroChina untuk Blok Jabung berjalan cukup alot. Proses ini telah berlangsung sebanyak enam kali putaran. Awalnya, PetroChina mengajukan angka 4,7 persen kepada BUMD PT Jambi Indoguna Internasional (JII). Melalui proses negosiasi yang berkelanjutan, tawaran tersebut naik menjadi 6 persen, dan akhirnya mencapai angka 7 persen saat ini.

Maksimal kan 10 persen, makanya Pansus akan melakukan rapat besar bersama BPK, KPK dan kita undangan perusahaan yang bersangkutan. Artinya saat ini tawaran 7 persen, Pansus belum menerima,

Pansus menginginkan Provinsi Jambi mendapatkan nilai PI yang lebih tinggi, mendekati batas maksimal 10 persen. Oleh karena itu, rapat besar yang melibatkan BPK dan KPK akan segera diadakan dengan mengundang perusahaan terkait.

Abun Yani juga menjelaskan implikasi finansial dari tawaran tersebut. Jika implementasi dimulai pada bulan September 2026, nominal PI 7 persen setara dengan Rp 19 miliar per bulan untuk satu blok, yaitu Blok Jabung. Angka ini dihitung berdasarkan SK peralihan dari Kementerian ESDM sesuai permintaan PetroChina.