Key Strategy: Galangan Kapal BUMN Usia 116 Tahun Dipailitkan, INSA dan Iperindo Serukan Keberpihakan Bagi Industri Pelayaran

Galangan Kapal BUMN Usia 116 Tahun Dipailitkan, INSA dan Iperindo Serukan Kebberpihakan Bagi Industri Pelayaran

Key Strategy – Jakarta, VIVA – Kepailitan PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS), salah satu galangan kapal BUMN yang telah beroperasi selama 116 tahun, memicu perhatian besar dari industri pelayaran dan pengelola galangan kapal nasional. Banyak pihak mengkhawatirkan dampak besar dari kebangkrutan ini terhadap pertumbuhan sektor maritim Indonesia. INSA dan Iperindo, dua organisasi yang mewakili kepentingan galangan kapal dan industri pelayaran, kini meminta pemerintah memperkuat keberpihakan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh industri ini.

Dampak Kepailitan DPS pada Industri Pelayaran

Kepailitan DPS tidak hanya mengguncang sektor galangan kapal nasional, tetapi juga menjadi isu utama dalam Key Strategy pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Sebagai galangan kapal yang telah melayani kebutuhan logistik negara sejak sebelum kemerdekaan, DPS dianggap sebagai tulang punggung dalam produksi kapal domestik. Kehilangan galangan kapal BUMN ini berpotensi mengurangi kapasitas produksi, meningkatkan ketergantungan pada impor, dan menghambat pertumbuhan industri lokal.

“Kepailitan DPS menunjukkan tantangan serius dalam menciptakan ekosistem yang sehat bagi galangan kapal. Keberpihakan harus menjadi prioritas utama dalam Key Strategy pemerintah untuk mengembangkan sektor ini,” ujar Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, dalam pernyataan resmi, Jumat, 17 Juli 2026.

Kebangkrutan DPS juga memperkuat kebutuhan untuk Key Strategy yang lebih terarah dalam menjamin keterlibatan pemerintah dalam menyediakan insentif, bantuan finansial, dan perlindungan pasar bagi galangan kapal nasional. Carmelita menegaskan bahwa industri galangan kapal memiliki sifat unik yang memerlukan penanganan khusus, termasuk kebijakan yang mampu menstabilkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Langkah Kebijakan yang Diperlukan

Menurut Anita Puji Utami, Ketua Umum Iperindo, kepailitan DPS adalah alarm bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa galangan kapal harus mendapat dukungan yang lebih kuat dalam Key Strategy pengembangan industri pelayaran. “Kebangkrutan ini menunjukkan kebutuhan untuk memperbaiki struktur kebijakan yang memastikan stabilitas dan keberlanjutan galangan kapal dalam jangka panjang,” tambahnya.

“Key Strategy pemerintah harus mencakup kebijakan yang memprioritaskan galangan kapal dalam pengadaan bahan baku, pengurangan biaya operasional, serta pemberian akses pembiayaan yang lebih mudah,” papar Anita.

Industri pelayaran Indonesia juga menyoroti bahwa DPS bukan hanya menjadi simbol keberadaan galangan kapal BUMN, tetapi juga menjadi jembatan bagi pengembangan infrastruktur maritim. Kehilangan galangan kapal ini berdampak pada kehilangan lapangan kerja, penurunan produksi kapal, dan pengurangan kontribusi pada perekonomian nasional. Karena itu, INSA dan Iperindo meminta pemerintah segera melakukan tindakan untuk memperkuat key strategy dalam mendukung industri galangan kapal.

Kebangkrutan DPS juga menjadi momentum untuk merevisi kebijakan yang telah lama tidak berdampak signifikan. Carmelita menekankan bahwa perlu adanya Key Strategy yang mengintegrasikan galangan kapal dengan kebutuhan logistik, ekonomi, dan ekspor. “Galangan kapal BUMN harus menjadi bagian dari visi nasional untuk menjadi negara maritim yang mandiri,” jelasnya.

Kebijakan yang Diperlukan untuk Keberlanjutan Industri

Menurut Carmelita, perlu ada perubahan dalam Key Strategy pemerintah untuk menyediakan bantuan keuangan kepada galangan kapal yang mengalami kesulitan. Hal ini meliputi program insentif pajak, subsidi, atau kerja sama dengan bank untuk memudahkan akses pembiayaan. “Key Strategy yang efektif harus mencakup peran galangan kapal dalam ekosistem perekonomian dan pertahanan nasional,” tambahnya.

“Galangan kapal BUMN memiliki peran strategis dalam Key Strategy pembangunan ekonomi Indonesia, karena mampu mengurangi ketergantungan pada luar negeri dan meningkatkan kemampuan dalam memproduksi kapal sesuai kebutuhan nasional,” ujar Carmelita.

Dengan adanya key strategy yang lebih baik, industri galangan kapal bisa memperkuat kapasitasnya untuk menghadapi persaingan global. Selain itu, galangan kapal nasional juga diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan jumlah kapal yang diproduksi, serta memastikan keberlanjutan sektor pelayaran Indonesia di masa depan.

Industri pelayaran dan galangan kapal nasional menilai bahwa keberpihakan pemerintah dalam key strategy adalah kunci untuk mencegah kebangkrutan galangan kapal lainnya. Kebangkrutan DPS menjadi pembelajaran bahwa sektor galangan kapal memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam menghadapi perubahan pasar dan krisis ekonomi. “Key Strategy ini harus menjadi prioritas dalam rangka menjaga keseimbangan antara ekonomi, kebutuhan logistik, dan kemandirian maritim Indonesia,” pungkas Carmelita.