Key Strategy: Ratusan SPPG di Wilayah 3T Belum Dapat Kepastian Operasional, Asosiasi Tagih Penjelasan BGN

Key Strategy: Ratusan SPPG di Wilayah 3T Tunggu Kepastian Operasional

Key Strategy menjadi strategi utama yang digunakan oleh Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis (BGN) dapat berjalan efektif di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Namun, hingga saat ini ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun masih belum mendapatkan kepastian operasional. Herwil Junaidi Harefa, Ketua Umum APGI 3T, menjelaskan bahwa banyak pengelola SPPG telah menyelesaikan tahapan konstruksi dan persiapan sesuai aturan, tetapi menunggu konfirmasi dari pihak berwenang untuk memulai pelayanan.

Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan Sabtu, 20 Juni 2026, Herwil menyatakan bahwa kegagalan aktivasi operasional SPPG di wilayah 3T memperparah kesulitan masyarakat terpencil. “Program ini dirancang untuk menyediakan akses gizi yang layak kepada anak-anak di daerah terpencil, tetapi tanpa kepastian operasional, manfaatnya belum bisa terwujud,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pembangunan SPPG dilakukan secara sistematis, termasuk appraisal, verifikasi, dan penerbitan rekening virtual, namun kekurangan informasi dari BGN menghambat proses selanjutnya.

Tantangan dalam Proses Operasional

Menurut Herwil, proses penerapan Key Strategy di wilayah 3T menghadapi tantangan yang berbeda dari daerah perkotaan. Faktor utama yang menghambat adalah akses logistik yang terbatas serta biaya operasional yang tinggi. “Kami menyadari bahwa setiap SPPG memerlukan penyesuaian strategi lokal untuk menghadapi kondisi geografis dan sosial yang unik,” tambahnya. Selain itu, tingginya biaya pengoperasian juga menjadi konsern, karena dana yang dialokasikan terbatas dan harus digunakan secara efisien.

Herwil menambahkan bahwa pengelola SPPG sudah menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan, termasuk perekrutan staf dan pemeriksaan kelayakan. Namun, karena belum ada pencairan dana operasional, kegiatan pengadaan bahan makanan dan pengelolaan distribusi masih tertunda. “Key Strategy ini sangat penting karena menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T,” jelasnya. Ia menekankan bahwa seluruh SPPG dibangun dengan tujuan mengoptimalkan kebijakan BGN, bukan hanya sebagai investasi komersial.

Permintaan Kepastian dari APGI 3T

Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, Herwil menyampaikan permintaan resmi kepada BGN untuk segera memberikan kepastian operasional. “Key Strategy ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, dan kegagalan dalam implementasinya akan mempercepat ketimpangan akses gizi di Indonesia,” tegasnya. APGI 3T juga menyoroti bahwa 645 SPPG telah selesai dibangun, tetapi belum bisa digunakan karena belum ada persetujuan untuk memulai operasional.

Herwil mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah 3T sangat membutuhkan program ini, karena akses ke pasar dan layanan kesehatan masih terbatas. “Key Strategy bukan sekadar pemerintahan, tetapi juga kolaborasi antara investor, pengelola, dan masyarakat lokal,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa setiap SPPG diharapkan bisa menjadi titik akhir untuk distribusi bahan makanan bergizi, sehingga menjangkau anak-anak yang kurang mendapatkan asupan nutrisi yang cukup.

“Kami melakukan Key Strategy ini karena melihat masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung kebijakan pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan fasilitas yang dibangun,”

Herwil juga menyebutkan bahwa adanya kepastian operasional akan membantu masyarakat memperoleh manfaat secara maksimal. “Key Strategy ini adalah langkah strategis yang bisa menjadi solusi jangka panjang untuk masalah gizi di wilayah 3T. Tanpa kejelasan, kami tidak bisa melanjutkan langkah selanjutnya,” katanya. Ia menegaskan bahwa APGI 3T siap memastikan keberlanjutan program ini jika diberi dukungan dari BGN.