Meeting Results: Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Wamendagri Ribka Dorong Pelibatan OAP

Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Wamendagri Ribka Dorong Pelibatan OAP

Hasil Rapat: Pentingnya Keikutsertaan Orang Asli Papua

Meeting Results – Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, hasil rapat yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti pentingnya keikutsertaan Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas lapangan. Pada pertemuan virtual yang digelar di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026, Ribka menekankan bahwa keterlibatan OAP tidak hanya memperkaya data, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat lokal terhadap proses pendataan. Dengan memperhatikan aspek budaya dan sosial, pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan hambatan serta meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh.

“Melalui keikutsertaan OAP, kita bisa memastikan data yang dikumpulkan lebih sesuai dengan realitas di lapangan. Ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan,” jelas Ribka dalam hasil rapat yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Strategi Jemput Bola dalam Pengumpulan Data

Ribka menyoroti strategi “jemput bola” yang telah diaplikasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai upaya efektif dalam mencapai wilayah-wilayah terpencil. Pendekatan ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan representatif, terutama di daerah dengan aksesibilitas terbatas. Selain itu, Wamendagri menekankan bahwa data yang dihasilkan harus menjadi dasar objektif dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil rapat ini juga menyoroti peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mengawal pelaksanaan sensus ekonomi. Ribka meminta dukungan maksimal dari gubernur, bupati, dan Forkopimda di Tanah Papua untuk memastikan keberhasilan proses pendataan. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang intensif antara Kemendagri dan BPS menjadi kunci agar data bisa diperoleh secara cepat dan akurat. “Data yang baik adalah hasil dari kerja sama yang baik,” tambahnya.

“Kita harus memastikan bahwa masyarakat Papua merasa diwakili dalam setiap tahap penyusunan kebijakan. Jika data tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, maka kebijakan yang diambil akan kurang tepat sasaran,” papar Ribka dalam hasil rapat tersebut.

Dalam hasil rapat, Ribka juga menggarisbawahi bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga tentang transformasi pola pikir dalam menghadapi tantangan pengembangan ekonomi. Menurutnya, penggunaan teknologi dan metode modern dalam sensus harus diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat lokal, termasuk OAP. “Ini adalah kesempatan untuk melibatkan OAP secara langsung, sehingga mereka bisa memberikan masukan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.

Hasil rapat tersebut juga menyebutkan bahwa pembaruan data ekonomi nasional menjadi sangat krusial untuk mengukur perkembangan pembangunan di Tanah Papua. Ribka menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan alokasi anggaran dan program pembangunan. “Melalui Meeting Results, kita bisa menyusun rencana yang lebih terarah dan berbasis fakta,” lanjutnya.

Kemendagri berharap hasil rapat ini menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyusun data yang akurat dan berkualitas. Ribka menegaskan bahwa pendekatan holistik, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akan memastikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bisa menjadi tolak ukur objektif untuk menilai kemajuan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya pelibatan OAP dan kerja sama yang lebih erat, dia yakin data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang kuat bagi kebijakan pembangunan di masa depan.