Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi RI Tetap Tumbuh hingga 5,7 Persen pada 2026 Meski Kuartal II Melambat
Jakarta – Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi RI Tetap tumbuh positif hingga 5,7 persen pada tahun 2026, meskipun mengalami perlambatan pada kuartal II
BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Tetap Positif di 5,7 Persen
Faktanaya.com – Jakarta – Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi RI Tetap tumbuh positif hingga 5,7 persen pada tahun 2026, meskipun mengalami perlambatan pada kuartal II. Proyeksi ini mencerminkan kepercayaan bank sentral terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global yang masih dihadapi.
Menurut pernyataan resmi yang disampaikan pada Kamis (6/8/2026), Bank Indonesia mempertahankan kisaran proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan antara 4,9 hingga 5,7 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada kuartal kedua, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu bertahan.
Performa Kuartal II 2026 dan Faktor Penurunan
Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Ramdan Denny, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan capaian triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen (yoy). Namun, penurunan tersebut masih berada dalam batas wajar dan tidak mengindikasikan perlambatan struktural.
Penurunan pertumbuhan pada kuartal II ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya pulih. Namun, bank sentral menekankan bahwa dampak tersebut tidak signifikan terhadap perekonomian domestik Indonesia.
“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ramdan Denny.
Kontribusi Sektor Domestik terhadap Pertumbuhan
Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2026 masih ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06 persen (yoy).
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode libur sekolah serta momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, daya beli masyarakat yang stabil juga menjadi faktor pendukung utama.
Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada triwulan II-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen (yoy). Kenaikan tersebut didukung oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Proyeksi dan Tantangan ke Depan
Melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi RI hingga 2026, Bank Indonesia optimis bahwa momentum pertumbuhan akan tetap terjaga. Sinergi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral dinilai sebagai faktor krusial dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.
Beberapa tantangan yang masih perlu diwaspadai meliputi volatilitas nilai tukar rupiah, inflasi global, dan ketidakpastian geopolitik. Namun, dengan kebijakan yang tepat, bank sentral yakin bahwa ekonomi Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Berapa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026? Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi RI Tetap tumbuh antara 4,9 hingga 5,7 persen pada tahun 2026.
Mengapa pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal II 2026? Perlambatan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, meskipun dampaknya tidak signifikan terhadap perekonomian domestik.
Apa saja faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026? Faktor utama meliputi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen (yoy) dan konsumsi pemerintah yang meningkat 15,97 persen (yoy).
Bagaimana strategi Bank Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi? Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah.