3 Hal Ini Jadi Sorotan China dalam Tantangan Tata Kelola Iklim Global

Tiga Isu Kritis dalam Pengelolaan Iklim Dunia Menurut China

Faktanaya.com – Perwakilan khusus Tiongkok untuk isu perubahan iklim, Liu Zhenmin, mengidentifikasi tiga hambatan utama dalam sistem tata kelola iklim internasional. Pertama adalah persaingan geopolitik yang semakin intensif. Kedua, adanya kekosongan kepemimpinan karena beberapa negara maju mundur dari jalur multilateralisme. Ketiga, beban ganda yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang.

Liu menyampaikan analisisnya pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026, di Jakarta. Ia berbicara dalam forum bertajuk “How is China Building Its Green Future and Lessons for the World” yang merupakan bagian dari Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026. Acara ini diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Estimasi Biaya Transisi Energi Global

Menurut proyeksi Wood Mackenzie, gangguan pada rantai pasok industri energi hijau yang terjadi saat ini berpotensi menambah pengeluaran global sebesar enam triliun dolar. Hal ini berarti total biaya transisi energi akan naik hingga dua puluh persen dari perkiraan semula.

“Menurut perkiraan Wood Mackenzie, upaya yang sedang dilakukan oleh beberapa pihak untuk melepaskan diri dari rantai industri energi hijau dapat menambah biaya transisi energi global sebesar 6 triliun dolar, sehingga meningkatkan pengeluaran keseluruhan sebesar 20 persen,” kata Liu di Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.

Dampak Penarikan AS dari Proses Multilateral

Liu menilai langkah Amerika Serikat keluar dari mekanisme multilateral iklim serta pemotongan anggaran pendanaan telah melemahkan koordinasi antar negara maju. Kondisi ini menghambat tercapainya komitmen terkait pendanaan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang.

Negara-negara berkembang dinilai menanggung dampak terparah dari perubahan iklim. Mereka juga harus mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. China dan Indonesia sendiri menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan negara-negara maju.

Optimisme Menuju Netralitas Karbon

Meskipun ada tantangan, Liu tetap optimis dengan tren global menuju netralitas karbon. Lebih dari seratus lima puluh negara masih berkomitmen penuh, bahkan setelah AS dua kali menarik diri dari Perjanjian Paris. Hampir seratus lima puluh negara juga telah memperbarui Nationally Determined Contributions (NDC) mereka, termasuk Indonesia.

“Saya senang melihat bahwa program tenaga surya 100 gigawatt Presiden Prabowo telah diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah saya secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan China untuk bekerja sama dengan mitra-mitra Indonesia dalam mewujudkan program ini,” lanjut Liu.

Empat Rekomendasi untuk Netralitas Karbon Global

Liu, yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok periode 2013 hingga 2017, mengajukan empat saran bagi komunitas internasional. Pertama, menjunjung tinggi multilateralisme dan kepercayaan politik. Kedua, fokus pada implementasi nyata dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ketiga, mempercepat inovasi teknologi dan pembiayaan hijau. Keempat, menolak praktik unilateralisme dan hambatan perdagangan.

Lebih lanjut, ia mendesak negara-negara maju untuk mencapai target netralitas karbon sebelum tahun 2040. Langkah ini penting untuk mendukung tujuan global sekaligus memberikan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang lebih serius kepada negara berkembang.