Anggaran MBG Tahun Ini Dipangkas Rp39 T Jadi Rp229 T, Begini Penjelasan BGN

Penyesuaian Anggaran MBG 2026: Fokus pada Kualitas dan Efisiensi

Faktanaya.com – Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 bertujuan untuk mempertajam sasaran penerima manfaat. Langkah ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kualitas layanan.

Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran telah dilakukan secara sementara. Dari total Rp268 triliun, anggaran dialokasikan kembali menjadi Rp229 triliun. Namun, angka ini masih bersifat provisional karena proses penyisiran ulang dan refocusing anggaran sedang berlangsung.

“Tetapi itu kan sebelum dilakukan penyisiran ulang dari refocusing anggaran dan perubahan tata kelola. Jadi, ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyelesaikan apa saja yang nantinya akan terpengaruh kepada agar APBN ini kita bisa menjalankan secara efektif, efisien, transparan, dan ini kan statusnya sementara ya, nanti bisa efisien lagi,” ujar Lili Khamiliyah, dikutip Rabu, 22 Juli 2026.

Penajaman Penerima Manfaat

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa jumlah penerima manfaat saat ini tercatat sebesar 62,7 juta orang. Angka ini merupakan penyesuaian dari target awal Presiden yang ditetapkan pada 82,9 juta penerima MBG.

Agustina menegaskan bahwa angka 62,7 juta tersebut belum bersifat final. Proses penyisiran masih akan berlanjut selama satu bulan ke depan hingga menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi, nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 juta itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti, bahwa angkanya sekarang sudah ada gambaran. Kita akan turun dan finalnya nanti menunggu keputusan Presiden,” jelas Agustina.

Sinkronisasi dan Perbaikan Tata Kelola

Proses sinkronisasi anggaran masih terus berjalan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Angka final akan disesuaikan dengan nota keuangan yang akan diterbitkan oleh Presiden.

Fokus utama saat ini adalah memperbaiki tata kelola program sesuai arahan Presiden. Kualitas layanan menjadi prioritas utama dibandingkan mengejar jumlah penerima dalam waktu dekat. Tidak ada target angka penerima tertentu yang harus segera dicapai.

Untuk perbaikan data penerima manfaat di tingkat sekolah, BGN akan menyandingkan data dengan data pokok pendidikan (dapodik). Langkah ini bertujuan menghindari duplikasi dan memastikan jumlah penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami menemukan di suatu daerah bahwa satu sekolah dapat dilayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda, sebagian dilayani SPPG A, sebagian lagi oleh SPPG B. Ke depan, data ini akan disandingkan agar tidak terulang kejadian serupa,” ucap Agustina.

(Ant)