Important News: Yusril: KPK Bisa Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Yusril: KPK Bisa Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Important News – Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pernyataan penting mengenai kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Dalam wawancara yang dikutip Selasa, 21 Juli 2026, Yusril menegaskan bahwa KPK memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan atau mengambil alih penyidikan kasus tersebut jika diperlukan.

Melalui Koordinasi dengan Kejaksaan Agung

KPK dapat mengambil alih kasus Febrie Adriansyah selama penyidikan oleh Kejaksaan Agung mengalami penundaan atau ketidaksempurnaan. Yusril mengingatkan bahwa lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, harus menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. “Meskipun Pak Febrie adalah mantan Jampidsus, pejabat tertinggi dalam penyidikan khusus di Kejaksaan Agung, tetapi ketika beliau berstatus sebagai tersangka, maka penyidikan harus dilakukan dengan standar KUHAP yang berlaku,” jelas Yusril.

Persyaratan untuk KPK Membuka Kasus

Yusril menekankan bahwa KPK hanya dapat mengambil alih kasus jika ada syarat tertentu yang terpenuhi. Syarat-syarat tersebut mencakup partisipasi aktif lembaga penegak hukum, perhatian publik yang tinggi, serta kerugian negara yang melebihi satu miliar rupiah. “Dengan adanya syarat ini, KPK bisa memberikan pemeriksaan yang lebih mendalam dan terbuka,” tambahnya. Dalam Important News ini, Yusril berharap Kejaksaan Agung dapat menyelesaikan penyidikan secepat mungkin agar tidak menimbulkan penundaan.

Menurut Yusril, Kejaksaan Agung seharusnya tidak terlalu bergantung pada KPK untuk mengatasi kasus korupsi yang menempel pada Febrie. Ia menyarankan bahwa lembaga tersebut harus mempercepat proses penyidikan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum. “Kejaksaan adalah lembaga utama dalam penyidikan, jadi mereka harus memiliki kapasitas untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri,” ujarnya.

Dalam Important News terkini, Yusril juga menyoroti pentingnya kerja sama antara KPK dan Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa transisi kasus dari Jampidsus ke KPK dapat meningkatkan efisiensi investigasi. “KPK memiliki kemampuan lebih dalam mengungkap korupsi, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang,” lanjut Yusril. Hal ini diperkuat oleh komitmen Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono yang menjanjikan percepatan penyelesaian tiga kasus korupsi yang ditangani polisi.

Febrie Adriansyah, mantan pejabat kejaksaan, sempat terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang sedang ditelusuri. Dalam pernyataannya, Yusril meminta masyarakat memberikan ruang kepada Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus secara mandiri. “Jika proses penyidikan dilakukan dengan baik, maka KPK bisa berperan sebagai penegak hukum tambahan, bukan satu-satunya lembaga yang dituju,” tegasnya.

KPK bisa menjadi penegak hukum yang lebih efektif jika Kejaksaan mengalami kesulitan dalam penyidikan. Dengan demikian, dalam Important News ini, Yusril menekankan bahwa transfer kasus ke KPK adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.