Skip to content
Fresh Desk
Agustus 3, 2026 FaktaNaya menyajikan berita terbaru, analisis tajam, dan update penting setiap hari dengan gaya yang jelas dan terpercaya.
Nasional

Important Visit: DPR Bakal Ikut Penggeledahan Lanjutan Kasus Febrie Adriansyah, Habiburokhman: Biar Tidak Ada Fitnah

Sarah Johnson - faktanaya.com 3 mins baca

Important Visit: DPR Akan Ikut Penggeledahan Lanjutan Kasus Febrie Adriansyah Important Visit - Sebuah important visit yang menarik perhatian publik terjadi

Important Visit: DPR Bakal Ikut Penggeledahan Lanjutan Kasus Febrie Adriansyah, Habiburokhman: Biar Tidak Ada Fitnah

Important Visit: DPR Akan Ikut Penggeledahan Lanjutan Kasus Febrie Adriansyah

Important Visit – Sebuah important visit yang menarik perhatian publik terjadi saat Komisi III DPR RI memutuskan untuk mengikutsertakan Panitia Kerja (Panja) dalam penggeledahan lanjutan kasus korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah dan Habiburokhman. Tindakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penyidikan, sekaligus mencegah fitnah yang bisa muncul jika tidak ada pengawasan langsung.

Latar Belakang Kasus yang Menyita Perhatian

Kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memang cukup kompleks, melibatkan beberapa perusahaan dan pihak terkait. Dugaan kejahatan ini mencakup korupsi dan pencucian uang, yang terjadi dalam periode 2020–2025 serta peristiwa keuangan tahun 2025. Sebelumnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan di 13 lokasi, termasuk kantor PT CBS, PT KNI, Grup DMG/CP, dan beberapa rumah milik individu tertentu di Jabodetabek.

Keputusan menetapkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto sebagai tersangka diumumkan setelah operasi penyitaan barang bukti yang mencapai nilai total sekitar Rp60 miliar. Barang bukti yang disita meliputi uang tunai dalam mata uang SGD, USD, dan Rupiah, serta dokumen penting yang relevan dengan kasus tersebut. Tindakan ini menjadi bagian dari important visit yang diatur oleh Komisi III DPR untuk memperkuat kepercayaan publik.

Pentingnya Pengawasan dalam Proses Penyidikan

Menurut Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, kehadiran Panja dalam penggeledahan lanjutan merupakan bagian dari important visit yang bertujuan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan bukti. Ia menekankan bahwa partisipasi DPR tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang mengamankan proses hukum dari intervensi pihak tertentu.

“Saya yakin, dengan important visit ini, transparansi akan terjaga dan spekulasi bisa ditekan. Jika ada barang bukti yang diperlakukan tidak adil, kita bisa langsung menindaklanjutinya,” ujar Habiburokhman dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 11 Juli 2026.

Dalam important visit ini, anggota Panja akan mengawasi pengambilan barang bukti, termasuk barang yang berpotensi menjadi bahan fitnah. Habiburokhman juga menyebutkan bahwa kehadiran DPR membantu mencegah pertukaran uang atau isian cokelat yang bisa merusak integritas penyidikan. “Bayangkan, batangan emas bisa diganti dengan isian cokelat jika tidak ada pengawasan yang ketat,” tambahnya.

Detil Penggeledahan di Berbagai Lokasi

Penggeledahan lanjutan dilakukan di berbagai lokasi strategis, termasuk Sentul, Bogor, dan kantor perusahaan serta rumah-rumah milik individu terkait. Di Sentul, penyidik menyita uang tunai senilai SGD 3.130.000, USD 889.965, serta Rp259.159.000. Angka ini jika dikonversi ke rupiah mencapai sekitar Rp60 miliar, yang menunjukkan skala kejahatan yang cukup besar.

Di luar Sentul, penyidik juga menggeledah kantor PT CBS, PT KNI, Grup DMG/CP, PT PML, serta sejumlah rumah milik MN, TK, DR, dan MILDK. Seluruh lokasi tersebut diperiksa secara mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan korupsi dan TPPU. Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari important visit yang bertujuan menegakkan hukum secara adil dan transparan.

Kehadiran DPR dalam important visit ini juga membantu mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengambil alih alat bukti. “Proses penggeledahan tidak boleh hanya menjadi bahan spekulasi, tetapi harus menjadi penegakkan hukum yang jelas,” tutur anggota Komisi III lainnya. Ini menunjukkan komitmen DPR untuk melibatkan diri secara aktif dalam pemeriksaan kasus ini, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik.

Ikut berdiskusi