Key Discussion: Zulhas Bilang Masalah dalam Program MBG Bakal Dilaporkan ke Prabowo Bulan Depan

Zulhas Umumkan Pemrosesan Masalah MBG untuk Dilaporkan ke Prabowo

Key Discussion – Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebutkan bahwa masalah penyalahgunaan titik distribusi makanan dan kekurangan SPPG akan menjadi fokus utama dalam Key Discussion yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam Key Discussion tersebut, Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil waktu sebulan untuk mengidentifikasi penyebab utama hambatan program MBG. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk pengelolaan titik-titik dapur yang sudah dibangun namun belum optimal digunakan. Hasil analisis akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto pada awal bulan depan, sebagai bahan pengambilan keputusan strategis.

Pertemuan di Istana Kepresidenan

Rapat terbatas yang dipimpin Prabowo Subianto berlangsung selama empat jam, dengan penekanan pada efisiensi pelaksanaan MBG dan penguatan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Zulhas menjelaskan bahwa hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk merancang perbaikan di berbagai lini, termasuk pengawasan distribusi makanan dan penyesuaian kebijakan SPPG.

Dalam Key Discussion, Zulhas menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Ia menyatakan bahwa ada beberapa titik distribusi yang tidak efisien, sehingga perlu ditinjau ulang. “Kami akan mengkaji lebih lanjut, mendalami berbagai isu yang muncul. Nanti hasilnya akan diserahkan kepada Bapak Presiden untuk diputuskan dan diberi arahan,” ujarnya.

Kebutuhan Anggaran dan Perbandingan Biaya

Program MBG bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan, seperti anak usia dini, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, Zulhas mengungkapkan bahwa biaya operasional masih menjadi tantangan. Anggaran yang dialokasikan Rp15.000 per penerima, terdiri dari Rp8.000 untuk kelompok usia dini dan Rp10.000 untuk siswa SD hingga SLTA.

Biaya ini mencakup bahan baku, sementara operasional dan fasilitas ditangani terpisah dengan dana tambahan Rp3.000 dan Rp2.000 per porsi. Dalam Key Discussion, Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi kelayakan anggaran MBG, termasuk kebutuhan dana tambahan untuk memperluas cakupan program. Zulhas menegaskan bahwa SPPG memiliki peran penting dalam memastikan distribusi makanan tepat sasaran.

Langkah evaluasi ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja MBG. Zulhas menjelaskan bahwa ada beberapa indikator keberhasilan yang dinilai dalam Key Discussion, seperti kepuasan masyarakat, efektivitas distribusi, dan kesesuaian dengan target sosial. “Kami akan mengevaluasi keberlanjutan program ini, termasuk masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat,” tambahnya.

Key Discussion kali ini juga menjadi kesempatan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Zulhas mengatakan bahwa hasil evaluasi akan disampaikan dalam bentuk laporan yang rinci, agar Presiden bisa memberikan arahan kebijakan yang lebih tepat. Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya tentang alokasi anggaran, tetapi juga tentang keakuratan data penerima dan pengawasan kualitas makanan.

Menurut Zulhas, Key Discussion ini merupakan bagian dari upaya memastikan MBG berjalan optimal. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti koordinasi antarinstansi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi. “Dengan Key Discussion yang intensif, kami yakin masalah-masalah yang muncul akan teratasi,” pungkasnya.