New Policy: Anggota DPR: Defisit Neraca Dagang Harus Jadi Evaluasi Penguatan Daya Saing Ekspor Nasional

Defisit Neraca Dagang Jadi Evaluasi Kebijakan Ekspor Baru

New Policy – Dalam wawancara terbaru, anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menyoroti bahwa defisit neraca dagang Indonesia pada bulan Mei 2026 perlu menjadi bahan evaluasi untuk penguatan daya saing ekspor nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada impor energi. Ia menekankan bahwa New Policy ini harus direspons dengan strategi yang lebih terukur, agar tren surplus neraca dagang dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kebijakan baru ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kompetitivitas produk Indonesia di pasar global.

Evaluasi Defisit dan Surplus Sektor

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca dagang Mei 2026 utamanya disebabkan oleh kinerja negatif sektor migas. Namun, sektor nonmigas masih mampu mencatatkan surplus, yang menunjukkan kemampuan dasar industri ekspor nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Christiany menegaskan bahwa defisit ini harus dilihat secara objektif karena terutama dipengaruhi oleh ketidakseimbangan sektor migas, sementara sektor nonmigas menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan.

Peneliti ekonomi lainnya seperti Profesor Hendra Gunawan mengungkapkan bahwa New Policy ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat struktur ekspor. Menurutnya, defisit neraca dagang menjadi indikator penting untuk menilai kinerja kebijakan pemerintah dalam mengelola ekspor dan impor secara lebih efektif. Dengan memperbaiki kebijakan tersebut, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara permintaan pasar ekspor dan cadangan energi dalam negeri.

Langkah Strategis untuk Mendorong Ekspor

Christiany menyarankan pemerintah untuk fokus pada percepatan hilirisasi industri sebagai bagian dari New Policy. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk ekspor, sehingga tidak hanya tergantung pada komoditas mentah. Selain itu, ia menekankan pentingnya ekspansi pasar ekspor ke wilayah baru, agar pelaku usaha tidak terlalu bergantung pada pasar tradisional yang sedang mengalami perlambatan akibat kondisi ekonomi global.

Menurutnya, keberhasilan New Policy juga bergantung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi logistik. Dengan menekan birokrasi yang menghambat proses ekspor, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menyenangkan bagi pengusaha. Christiany juga menyoroti perlunya pendanaan yang lebih optimal untuk pengusaha, agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan kualitas produk.

Peran Kolaborasi dan Penguatan Daya Saing

Kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menerapkan New Policy secara efektif. Menurut Christiany, sinergi ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan, termasuk dalam pengembangan industri substitusi impor. Dengan membangun kapasitas produksi lokal yang lebih kuat, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat posisi ekspor di tingkat internasional.

Dalam keterangan tertulisnya, Christiany menjelaskan bahwa New Policy membutuhkan pendekatan holistik untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Ini mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penerapan teknologi modern dalam produksi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kompetitif di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Potensi Pertumbuhan dan Tantangan

Sementara defisit neraca dagang Mei 2026 menjadi peringatan, Christiany yakin bahwa New Policy dapat membuka peluang untuk perbaikan dalam jangka panjang. Ia menyoroti bahwa sektor nonmigas memiliki kemampuan yang baik untuk menciptakan surplus, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Dengan memperkuat daya saing sektor ini, pemerintah bisa mengurangi dampak negatif dari defisit sektor migas.

Berikutnya, Christiany menyarankan bahwa New Policy juga perlu melibatkan aspek kebijakan moneter dan fiskal. Contohnya, dengan menurunkan biaya produksi melalui insentif pajak atau subsidi yang tepat, pelaku usaha akan lebih aktif dalam ekspor. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kenaikan ekspor dan peningkatan impor yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan menggabungkan kebijakan ekspor dan kebijakan dalam negeri, New Policy diharapkan mampu mencapai tujuan utamanya.

Kebijakan Berkelanjutan dan Evaluasi Terus-Menerus

Christiany menambahkan bahwa New Policy tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mencakup evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi tersebut, agar tercipta keselarasan antara tujuan nasional dan kebutuhan pasar. Dengan adanya evaluasi yang terukur, kebijakan penguatan daya saing ekspor dapat menjadi lebih efektif dan berdampak luas.