New Policy: DPR Usul RI Tiru Jepang Rekrut Manajer Koperasi: Harusnya Pelatihan Manajerial, Bukan Tes Fisik

DPR Sarankan Pemerintah Tiru Jepang dalam Rekrutmen Manajer Koperasi

New Policy terkait rekrutmen manajer koperasi menjadi perhatian utama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, Rivqy Abdul Halim, yang mengusulkan pendekatan lebih efektif. Ia menilai metode rekrutmen yang saat ini berlaku cenderung terlalu fokus pada tes fisik, padahal pelatihan manajerial justru menjadi kunci untuk menghasilkan pemimpin koperasi berkualitas. Rivqy, anggota Komisi VI DPR, menekankan perlunya adopsi model Jepang dan Belanda yang terbukti sukses dalam membangun sistem koperasi yang solid dan berkelanjutan.

Konteks Kontroversi Pelatihan Militer dalam Rekrutmen

Pendekatan Rivqy muncul sebagai respons atas polemik terkait kegiatan pelatihan dasar militer (latsarmil) yang diberikan kepada lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kejadian tersebut memicu kritik karena beberapa peserta meninggal, menyebabkan ketidakpuasan terhadap fokus pada ujian fisik.

“Pelatihan manajerial adalah inti dari New Policy ini, bukan sekadar tes kebugaran,” kata Rivqy, Rabu 1 Juli 2026.

Ia menyoroti bahwa kemampuan fisik, meskipun penting, tidak sepenuhnya mewakili kualitas manajerial yang dibutuhkan untuk memimpin organisasi koperasi.

Di tengah ketegangan, Rivqy menekankan bahwa pendidikan dan pengalaman langsung jauh lebih berpengaruh dalam menghasilkan SDM yang tangguh. Dalam New Policy yang diusulkan, ia mengusulkan penerapan magang di berbagai sektor usaha, serta pelatihan dari ahli profesional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas manajerial para calon manajer, sekaligus memastikan mereka mampu menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis.

Model Jepang dan Belanda: Solusi yang Terbukti Efektif

Pendekatan Jepang dan Belanda, menurut Rivqy, menjadi referensi yang sangat relevan. Jepang sukses mengembangkan koperasi pertanian melalui pendekatan pelatihan bisnis dan pendidikan manajemen yang komprehensif. Sementara itu, Belanda terkenal karena manajer koperasinya dikelola secara profesional, dengan sistem pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. New Policy ini diharapkan bisa menggabungkan kelebihan kedua negara, menjadikan koperasi di Indonesia lebih efisien dan berdaya saing.

“Dengan New Policy ini, kami ingin mengubah paradigma rekrutmen manajer koperasi dari sekadar tes fisik ke pelatihan keterampilan yang lebih sesuai,” jelas Rivqy.

Ia menambahkan bahwa sistem retret yang saat ini berlangsung selama satu bulan bisa dikurangi menjadi 15 hari, agar fokus lebih pada aspek kompetensi manajerial. Selain itu, Rivqy mengusulkan integrasi sistem pelatihan berbasis teknologi untuk memperluas akses dan efisiensi dalam proses pengembangan SDM koperasi.

Peneliti koperasi dari Lembaga Kebijakan Pengembangan Koperasi (LKPK) juga mendukung usulan Rivqy. Mereka menilai bahwa kebijakan yang berbasis pelatihan akan meningkatkan kualitas manajerial secara signifikan. New Policy ini bukan hanya sekadar perubahan formal, tetapi juga representasi dari transformasi struktural dalam pengelolaan koperasi. Dengan adopsi metode Jepang dan Belanda, koperasi Indonesia bisa menjadi model pengembangan ekonomi desa yang lebih modern.

Kontroversi dan Peluang Perbaikan

Pendekatan latsarmil yang digunakan sebelumnya, meskipun populer, dinilai kurang efektif dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Rivqy menyoroti bahwa ujian fisik seringkali menjadi prioritas utama, padahal aspek intelektual dan kepemimpinan justru lebih penting dalam mengelola koperasi. New Policy yang diusulkan bertujuan memperbaiki masalah ini dengan menekankan pelatihan teknis, manajerial, dan keterampilan kepemimpinan.

Para pengamat koperasi juga mengungkapkan bahwa metode pelatihan Jepang dan Belanda memberikan hasil yang lebih optimal. Di Jepang, koperasi dikelola dengan pendekatan sistematis, termasuk pelatihan yang melibatkan para anggota secara aktif. Sementara di Belanda, ada sistem pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan manajer koperasi selalu berkembang. New Policy ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret untuk mengubah kinerja koperasi di Indonesia menjadi lebih profesional.

Rivqy menegaskan bahwa koperasi memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan New Policy ini, ia berharap SDM koperasi bisa menjadi tulang punggung dalam menciptakan ekonomi lokal yang mandiri. Selain itu, ia mengusulkan adanya kerja sama dengan lembaga pendidikan dan institusi profesional untuk memastikan pelatihan koperasi mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen risiko, pemasaran, dan keuangan.