Special Plan: Bamsoet Soroti KUHP Baru: Korporasi Nakal Kini Bisa Dipidana, Pengendali di Balik Layar Tak Lagi Aman

Special Plan: KUHP Baru Mengubah Tanggung Jawab Korporasi

Special Plan – Dalam rangkaian acara Special Plan yang digagas oleh berbagai lembaga kehakiman, anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyoroti perubahan mendasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan baru ini, menurut Bamsoet, memberikan ruang bagi korporasi nakal untuk diperlakukan sebagai pelaku pidana, bukan hanya individu. Dengan Special Plan ini, hukum sekarang lebih efektif menindak pihak pengendali di balik layar yang sering mengelabuii sistem.

Perubahan Mendasar dalam KUHP

KUHP Nasional yang baru direvisi memperkenalkan ketentuan baru di Pasal 45 hingga 49. Pasal-pasal ini menjadi dasar untuk menuntut korporasi sebagai subjek hukum jika mereka mendapat keuntungan dari tindak pidana atau membiarkan kejahatan terjadi dalam operasional bisnis. Bamsoet menegaskan bahwa Special Plan ini adalah langkah krusial untuk memperkuat akuntabilitas korporasi, terutama dalam kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pajak yang sering melibatkan struktur perusahaan yang rumit.

Dalam konteks Special Plan, Bamsoet menyebutkan bahwa korporasi kini bisa dijatuhi hukuman seperti denda atau tuntutan pidana terhadap pengendali utama. Ini berarti, pihak yang mengatur kebijakan atau memperoleh keuntungan dari tindakan tidak baik akan berhadapan langsung dengan hukum, tanpa lagi bergantung pada individu-individu di dalamnya. “Perubahan ini membuat sistem hukum lebih seimbang, karena korporasi tidak lagi bisa berlindung hanya dengan jaringan kepemilikan yang kompleks,” jelas Bamsoet.

“Dengan Special Plan ini, pelaku kejahatan ekonomi tidak lagi bisa memanfaatkan korporasi sebagai tempat berlindung. Mereka akan bertanggung jawab secara langsung, baik secara finansial maupun hukum, karena kejahatan yang dilakukan telah dianggap sebagai bagian dari aktivitas korporasi,” ujarnya.

Kasus Praktis dan Implementasi KUHP Baru

Beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, seperti skandal korupsi proyek pemerintah atau penyelundupan barang mewah, kini bisa ditangani lebih efektif melalui KUHP baru. Bamsoet mengatakan, kebijakan ini akan memudahkan penyidik untuk menelusuri sumber keuntungan korporasi dan menunjukkan siapa yang benar-benar bersalah. “KUHP Baru memungkinkan pemerintah menangkap pengendali di balik layar, bukan hanya karyawan atau manajer yang terlibat langsung,” terangnya.

Sebagai contoh, dalam skandal korupsi tender yang terjadi di beberapa daerah, korporasi sering mengambil alih tanggung jawab. Dengan Special Plan, pengendali utama korporasi, seperti pemilik saham atau direktur, bisa dipidana secara langsung. Hal ini memastikan bahwa korporasi tidak lagi menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan yang ingin menghindari sanksi. “Dengan KUHP ini, Special Plan bisa memperkuat pengawasan terhadap kegiatan bisnis yang tidak transparan,” tambah Bamsoet.

Implikasi untuk Sektor Usaha

KUHP Baru yang dianggap sebagai bagian dari Special Plan ini diharapkan mampu mengubah paradigma penegakan hukum. Bamsoet menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya menargetkan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan pelajaran kepada korporasi agar lebih hati-hati dalam operasional bisnisnya. “KUHP Baru menjadi bukti bahwa hukum Indonesia semakin mampu menyesuaikan dengan kebutuhan modern, termasuk Special Plan untuk menjamin keadilan dan transparansi,” tuturnya.

Dalam jangka panjang, Special Plan ini akan mendorong peningkatan integritas dalam dunia usaha. Bamsoet juga menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga hukum, pemerintah, dan kalangan usaha dalam menerapkan peraturan ini. “Korporasi harus sadar bahwa mereka kini bisa diperlakukan sebagai pelaku pidana, dan pihak pengendali di balik layar tidak lagi aman dari sanksi hukum,” kata dia.

Perspektif Hukum Internasional

Perubahan pada KUHP Nasional ini juga dianggap selaras dengan kebijakan hukum internasional. Banyak negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, telah menerapkan konsep perusahaan sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa dekade terakhir. Bamsoet mengatakan, Special Plan di Indonesia adalah bagian dari upaya untuk menyesuaikan dengan standar global. “Dengan adopsi KUHP Baru, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang proaktif dalam mengurangi kejahatan korporasi,” terangnya.

Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat. Bamsoet menilai dengan Special Plan yang telah dijalankan, korporasi yang baik akan lebih terdorong untuk berkompetisi secara sehat, sementara korporasi nakal akan terjatuh ke dalam hukuman yang tegas. “KUHP Baru menjadi alat yang efektif untuk menjaga keadilan, terutama dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks,” ujarnya.