What Happened During: Undang Kapolri-Jaksa Agung ke DPR, Habiburokhman: Kita Sayang dengan Kedua Institusi Ini

Habiburokhman Undang Kapolri dan Jaksa Agung ke DPR, Kita Sayang Kedua Institusi Ini

What Happened During pertemuan antara Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Selasa, 14 Juli 2026, menunjukkan upaya penguatan kerja sama antarlembaga penegak hukum. Habiburokhman mengatakan bahwa undangan ini dilakukan untuk menegaskan komitmen DPR terhadap kedua institusi tersebut, mengingat isu keterlibatan Polri dan Kejaksaan Agung dalam kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, yang menjadi penyebab perdebatan sebelumnya.

Latar Belakang Polemik Antara Kapolri dan Jaksa Agung

Polemik yang muncul sebelumnya diawali dari pemeriksaan Febrie Adriansyah, mantan penyidik Pidsus Polri, oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini menimbulkan pertanyaan terkait independensi Kejaksaan dalam mengawasi kegiatan Polri, terutama terkait penegakan hukum dalam kasus korupsi. Sementara itu, Polri juga dianggap terlalu dominan dalam mengambil keputusan, sehingga memicu ketegangan antara kedua institusi tersebut.

What Happened During pertemuan di Gedung DPR menjadi momentum untuk memperjelas peran masing-masing lembaga. Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR ingin menjaga hubungan harmonis antara Polri dan Kejaksaan Agung, yang sejatinya bertujuan sama untuk keadilan dan pemerintahan yang bersih. “Kita menyayangi kedua lembaga ini, tidak ingin ada gesekan. Kita undang mereka, dan mereka terlihat senang,” ujar Habiburokhman kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam konteks What Happened During pertemuan tersebut, Habiburokhman menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap kedua institusi. Ia mengatakan bahwa DPR memiliki keyakinan bahwa Jaksa Agung mampu menjalankan tugas dengan objektif, meski dalam kasus yang sama dengan Polri. “Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung sama-sama orang baik. Institusi Polri dan Kejaksaan sudah bekerja sangat baik dalam melayani negara,” tambahnya.

Kemungkinan Masa Depan Kolaborasi Kapolri-Jaksa Agung

Pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung ini juga menunjukkan langkah-langkah untuk mencegah konflik lebih besar. Habiburokhman menyatakan bahwa DPR bersedia menjadi mediator antara dua institusi, terutama jika ada perbedaan pendapat dalam penegakan hukum. Ia berharap pertemuan tersebut akan menjadi awal dari komunikasi yang lebih terbuka dan transparan.

What Happened During pertemuan tersebut disambut antusias oleh kedua pihak. Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam pemeriksaan kasus korupsi. Mereka sepakat bahwa kerja sama yang lebih baik akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi.

Sehari sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo datang ke Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan itu berlangsung hangat, berbeda dari prediksi awal yang mengira suasana akan tegang. Sigit, yang tiba bersama jajaran pejabat Mabes Polri, membuka pembicaraan dengan sapaan yang penuh kehangatan. Ia menyebut Burhanuddin sebagai “kakak asuh,” istilah yang sering digunakan dalam tradisi kepolisian untuk menghormati senior yang membimbing karier seorang anggota.

Peran Jaksa Agung sebagai penyelidik utama dalam kasus korupsi juga menjadi pembahasan utama. Habiburokhman menegaskan bahwa DPR mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam menyerahkan kasus Febrie Adriansyah, karena mereka percaya sistem Kejaksaan mampu memastikan keadilan tercapai. “Kita yakin Kejaksaan menjunjung tinggi independensi. Meski memeriksa sebagai sesama jaksa, mereka tetap berpegang pada prinsip hukum dan keadilan,” pungkasnya.

What Happened During pertemuan ini juga membuka peluang untuk memperbaiki proses pemeriksaan kasus korupsi. Habiburokhman mengusulkan adanya penjelasan lebih detail dari Kapolri tentang mekanisme penyerahan kasus ke Kejaksaan, agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan tersebut. Ia menambahkan bahwa DPR akan terus memantau proses hukum untuk memastikan tidak ada bias dalam pengambilan keputusan.